Suhardi A: Kesalahan Pengelolaan Manajemen SDM Bisa Berpengaruh Buruk Dalam Suatu Perusahaan

Maju dan berkembangnya suatu perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan tersebut.

Suhardi A: Kesalahan Pengelolaan Manajemen SDM Bisa Berpengaruh Buruk Dalam Suatu Perusahaan
ist
Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H usai memberikan pemahaman terkait resonansi kebangsaan dan bahaya radikalisme dihadapan pejabat direksi, eksekutif dan pejabat daerah PT. Bank Syariah Mandiri dalam acara Mandiri Syariah Culture Summit 2019 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri, Jakarta (21/8/19). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maju dan berkembangnya suatu perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan tersebut.

Kesalahan dari pengelolaan manajemen SDM bisa berpengaruh buruk dalam suatu perusahaan, dalam hal ini adalah menyusupnya paham-paham radikal pada para pegawai dari suatu perusahaan, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H saat memberikan pemahaman terkait resonansi kebangsaan dan bahaya radikalisme dihadapan pejabat direksi, eksekutif dan pejabat daerah PT. Bank Syariah Mandiri dalam acara Mandiri Syariah Culture Summit 2019 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri, Jakarta (21/8/19).

Suhardi menjelaskan perusahaan terutama BUMN saat ini cenderung lengah dalam mengelola SDM yang mereka miliki.

Akibatnya banyak pegawai BUMN yang terpapar paham radikal yang kemudian mulai menguasai rumah-rumah ibadah yang ada dalam perusahaan tersebut.

“Kita lihat, tempat ibadah di kementerian dan lembaga, ada juga Perguruan Tinggi. Banyak yang disusupi, kenapa? Karena SDM-nya lengah, meng-underestimate, sehingga dimaanfaatkan, sudah berkelompok mereka, jadi tolong SDM amati betul,” ungkapnya.

Suhardi menegaskan, para pejabat dan eksekutif berkewajiban untuk menyebarkan pengetahuan paham radikalisme, sehingga manajemen di daerah bisa terlindungi dari penyebaran paham radikal dan ikut serta dalam upaya menangkal penyebarannya.

“Nanti harus menjadi “agent of change”.

Para pimpinan bertanggung jawab menyampaikan, menularkan informasi yang telah disampaikan, dan paling penting bagaimana tahapan-tahapan dalam masuknya paham itu bisa di identifikasi oleh pegawai,” imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Dengan bisa mengidentifikasi itu, lanjut Suhardi, para pegawai diharapkan bisa memberikan langkah-langkah pencegahan dengan memberikan pencerahan sehingga nantinya isu dan paham seperti itu bisa dieliminair, direduksi dan dihilangkan.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved