Gubernur Anies Bilang Trotoar Bisa Dipakai Jualan, Ini Reaksi Koalisi Pejalan Kaki

Alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusun roadmap, karena mengacu pada aturan yang dikeluarkan kementerian dan UU.

Gubernur Anies Bilang Trotoar Bisa Dipakai Jualan, Ini Reaksi Koalisi Pejalan Kaki
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan buah-buahan di area luar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Pejalan Kaki mengajak Pemprov DKI Jakarta membedah payung hukum dalam memberi izin pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar.

Mereka menganggap ada perspektif yang berbeda mengenai UU dalam memberi izin PKL berjualan.

“Ayo duduk sama-sama obrolin dan bedah, aturan mana yang akan dipakai?” Kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi, Kamis (5/9/2019).

Alfred mengatakan, organisasinya tetap meminta agar DKI mengedepankan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aturan itu menjelaskan mengenai hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar. Namun, DKI bakal membuat roadmap untuk menata PKL di trotoar.

Alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusun roadmap, karena mengacu pada aturan yang dikeluarkan kementerian dan UU.

Misalnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Aturan itu dikeluarkan mengacu pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Anies Baswedan juga berpedoman pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Baca: Anies Beri Diskresi kepada Wali Kota agar Hewan Kurban Boleh Dijual di Atas Trotoar

Dan, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved