Mulai Hari Ini Sampai 20 Oktober ke Depan, POlda Metro Jaya Tak akan Terbitkan STTP Aksi Demo

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menegaskan pihaknya tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk aksi unjuk rasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin.

Argo Yuwono memastikan perizinan aksi penyampaian pendapat itu tidak diterbitkan mulai tanggal 15 hingga 20 Oktober 2019.

Baca: Dua Pasal Ini Menurut Jaksa Agung yang Bisa Menjerat Tersangka Penusukan Wiranto

"Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda sudah menyampaikan, kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (Oktober)," ujar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Argo Yuwono, pihaknya tidak menerbitkan STTP itu adalah menciptakan suasana aman dan kondusif.

Pihaknya mengantisipasi kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi.

"Kita berharap tidak ada unjuk rasa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan (pelantikan) dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan dan kelancaran kegiatan tersebut," ucap Argo Yuwono.

Pihak kepolisian bersama TNI bakal menerjunkan 31 ribu pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Baca: Polri Sebut Penangkapan Terduga Teroris Tak Terkait Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pelantikan presiden dan dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 digelar pada pukul 14.30 WIB.

Pimpinan MPR-DPR telah melakukan rapat pengamanan Pelantikan Presiden dengan Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (15/10/2019).

TNI-Polri berkekuatan penuh amankan jalannya pelantikan

MPR telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga negara terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Rapat digelar di ruang delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (15/10/2019).

Baca: Menkes Mengaku Kaget Dikawal Lebih Ketat Usai Peristiwa Penyerangan Kepada Wiranto

Turut hadir dalam rapat tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua DPD La Nyalla Mataliti, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), serta lainya.

Berdasarkan pemaparan dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Bamsoet mengatakan situasi dan kondisi menjelang pelantikan presiden aman dan terkendali.

"Alhamdulillah dari penjelasan bapak Panglima, Kapolri, dan Kepala BIN, situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinan untuk acara tanggal 20 Oktober jam 14.30 berjalan aman dan tertib," kata Bamsoet.

Ia mengatakan bahwa personel TNI dan Polri disigiakan dengan kekuatan penuh pada saat pelantikan mulai dari Istana Negara hingga Kompleks parlemen.

"Mulai dari titik keberangkatan Presiden ke DPR hingga DPR ke istana sudah diantispasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada yang sudah disiapkan TNI dan Polri,"katanya.

Pengamanan ketat juga diberlakukan kepada tamu tamu negara yang akan hadir di pelantikan.

Para tamu negara tersebut menginap di sejumlah hotel di Jakarta.

Baca: 2 Kepala Negara dan 4 Kepala Pemerintahan Akan Hadir Dalam Acara Pelantikan Jokowi

"Perjalanan tamu negara mulai dari penjemputan di Bandara Halim Perdanakusumah dan Soekarno-Hatta hinggadi tempat penginapan mereka," katanya.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan bahwa sebanyak 30 ribu personel TNI-Polri disigakan pada acara pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.

Pengawalan ketat

Pihak kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan untuk tamu negara asing yang bakal menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Rencananya pelantikan akan dilakukan Minggu (20/10/2019) pukul 14.30 WIB di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca: Dukung Industri Mobil dalam Negeri, Kemham Akan Pesan Lagi Produk Esemka Tahun Depan

Selain pengamanan di lokasi pelantikan, pihak kepolisian juga mengawal iring-iringan tamu negara asing.

"Kita mengamankan kepada tamu negara asing maupun pimpinan negara asing yang ada di Jakarta. Kemudian kita kawal sampai ke lokasi pelantikan di DPR," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Argo Yuwono mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk memberikan citra yang baik untuk Indonesia di dunia internasional.

Dia berharap pelantikan berjalan lancar sehingga Indonesia dapat menjadi contoh jalannya proses demokrasi yang baik.

"Kita berharap pelantikan berjalan baik dan lancar dan dunia lain internasional bisa melihat demokrasi Indonesia yang bagus," tutur Argo Yuwono.

Pihak kepolisian bersama TNI bakal menerjunkan 31 ribu pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Baca: 26 Terduga Teroris Diamankan Polisi Hingga Hari Ini, Ada Pelaku yang Miliki Misi Bom Bunuh Diri

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pelantikan presiden dan dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 digelar pada pukul 14.30 WIB.