Ini Alasan Odong-Odong Dilarang Beroperasi di Jakarta

Ia menjelaskan pihaknya telah memerintahkan jajarannya di wilayah kota adminstrasi Jakarta untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan odong-odong.

Ini Alasan Odong-Odong Dilarang Beroperasi di Jakarta
WARTA KOTA/henry lopulalan
MOBIL ODONG-ODONG - Mobil odong-odong melintas di kawasan pemukiman padat Kampung Pulo, Jakarta Timur, Senin(10/6/2019). Mobil tua yang di modifikasi ini mengantar penumpang jarak dekat atau sekedar jalan-jalan sore keliling kampung dengan tarif Rp 2.000-5.000 sekali jalan.-Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta melarang odong-odong beroperasi di Ibu Kota karena dinilai tak penuhi standar keselamatan penumpangnya. Hal ini dicetuskan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Ia menjelaskan pihaknya telah memerintahkan jajarannya di wilayah kota adminstrasi Jakarta untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan odong-odong.

"Odong-odong itu kan mengabaikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna, kemudian odong-odong itu pasti tidak memenuhi persyaratan teknis," kata Syafrin saat dihubungi Selasa (22/10/2019).

Terlebih, kendaraan bermotor tersebut kerap dimodifikasi hingga dijadikan alat pengangkut manusia.

Baca: Diminta Jokowi Jadi Menkumham, Yasonna : Besok Saya Mundur dari Anggota DPR

Baca: Derby Mataram Berakhir Ricuh, Begini Fakta Kejadiannya Hingga Tanggapan Sri Sultan HB X

Baca: Johnny G Plate: Saya Diminta Bantu Pemerintah di Bidang Digitalisasi Data

Odong-odong dilarang melintas di jalan protokol bahkan ruas jalan perkampungan.

Bila ditemui masih ada yang beroperasi, Dishub DKI bakal menindak tegas dengan menyita dan mengandangkan jenis kendaraan ini.

"Kalau masih beroperasi tentu kita akan kandangkan. Kita akan lakukan stop operasi," ucap dia.

Adapun dasar hukum yang digunakan Dishub DKI Jakarta dalam pelarangan ini ialah pasal 49 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Diungkapkan, kendaraan bermotor, kereta gandengan yang dibuat dan dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan, wajib melakukan pengujian berupa uji tipe dan berkala.

Dasar hukum lainnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2025 tentang kendaraan. Juga PP nomor 74 Tahun 2004 tentang angkutan jalan.

"Itu semuanya sudah jelas melarang operasional angkutan yang digunakan sebagai angkutan umum tapi tidak memenuhi persyaratan layak jalan," jelas Syafrin.

Soal bagaimana nasib mereka yang menggantungkan hidup dari pengoperasian odong-odong, Syafrin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian secara menyeluruh untuk menelurkan solusinya.

"Itu sedang dikaji juga. Sedang dilakukan kajian secara komprehensif," pungkas dia.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved