Polda Metro Jaya Digugat Praperadilan terkait Penetapan Tersangka 6 Aktivis Papua

Menurut dia, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap enam aktivis dinilai tidak sah

Polda Metro Jaya Digugat Praperadilan terkait Penetapan Tersangka 6 Aktivis Papua
KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI
Aksi demonstrasi mahasiswa Papua dengan membawa serta bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Aksi serupa mereka lakukan di depan Istana Negara dengan tuntutan referendum untuk Papua. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses penetapan tersangka enam aktivis Papua yang dilakukan Polda Metro Jaya digugat praperadilan.

Kuasa Hukum LBH Jakarta mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca: Sri Mulyani Paling Blak-blakan Sebut Jabatannya Jadi Menteri Keuangan, Ada Apa?

Diketahui, keenam aktivis Papua tersebut diduga mengibarkan bendera Bintang Kejora beberapa waktu.

Oky Wiratama Siagian selaku kuasa hukum dari LBH Jakarta mengajukan gugatan praperadilan di Pengandaian Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 133/PID.PRA/2019/PN.JKT.SEL.

Oky menjelaskan alasan mengajukan gugatan praperadilan.

Menurut dia, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap enam aktivis dinilai tidak sah.

Menurut Oky, penetapan tersangka harus didahului dengan status sebagai saksi.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung membentangkan bendera bintang kejora saat melakukan unjuk rasa memperingati 54 Tahun Hari Aneksasi Papua berjalan melintasi Jalan Karapitan, Kota Bandung, Senin (2/5/2016). Mereka menuntut menarik pasukan organik (TNI dan Polri) dan non organik dari seluruh tanah Papua. hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperialis, dan berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakya Papua sebagai solusi demokrasi. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung membentangkan bendera bintang kejora saat melakukan unjuk rasa memperingati 54 Tahun Hari Aneksasi Papua berjalan melintasi Jalan Karapitan, Kota Bandung, Senin (2/5/2016). Mereka menuntut menarik pasukan organik (TNI dan Polri) dan non organik dari seluruh tanah Papua. hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperialis, dan berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakya Papua sebagai solusi demokrasi. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

"Prosedur penangkapan didahului panggilan sebagai saksi. Klien kami tidak pernah dipanggil sebagai saksi lalu tiba-tiba ditangkap dan langsung disebut tersangka. Ini yang kami ajukan dalam permohonan," ujar Oky di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Seharusnya, lanjut Oky, polisi mengacu pada Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan penyidikan tindak pidana (Perkaba 3/2014) sebelum melakukan penangkapan.

"Banyaknya prosedur pengeladahan tidak sah karena tanpa memiliki suara izin dari pengadilan negeri setempat. Tanpa disaksikan oleh dua orang saksi RT RW setempat. Penyitaan yang tidak sah. Yang dilakuan pihak termohon terhadap klien kami kami diduga melajukan perampasan bukan penyitaan," kata dia.

Halaman
12
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved