Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Menjaga Makna Persatuan yang Sebenarnya kata Hamdi Muluk

Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si mengatakan sudah seharusnya Pancasila sebagai ideologi bangsa ini

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Menjaga Makna Persatuan yang Sebenarnya kata Hamdi Muluk
humas bnpt
Hamdi Muluk 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si mengatakan sudah seharusnya Pancasila sebagai ideologi bangsa ini bisa menjaga makna persatuan yang sebenarnya.

Sebab, ketika suku, agama dan ras itu dibawa ke politik maka kemudian akan menjadi politik Indonesia yang dapat membuat perpecahan.

“Awal kesepakatan kita berbangsa bernegara ini kan jelas, yaitu Pancasila itu modal sosial kita yang terbesar. Secara historis, bangsa ini memang sudah luar biasa pluralnya, bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Dengan begitu artinya tugas Pancasila itu menjaga semua kemungkinan-kemungkinan dari SARA  yang disebut identitas primordial itu. Karena hal itu merupakan ancaman semua untuk kesatuan republik Indonesia,” ungkap Hamdi Muluk, Jumat (8/11/2019) lalu.

Politik dikatakannya harus terbebas dari isu SARA. Harus diarahkan ke toleransi yang dapat menerima budaya yang berbeda-beda, sehingga terciptalah apa yang dinamakan multi kulturalisme itu.

"Kita kelola segala perbedaan itu untuk menguatkan persatuan, Jangan malah itu dijadikan alat untuk berpolitik, bisa konflik nantinya bangsa ini,” tutur Hamdi.

Pria yang juga merupakan Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa seharusnya masyarakat Indonesia saat ini dapat mencontoh para pendiri bangsa di masa lalu.

Karena dengan persatuan yang dimulai dari kebangkitan nasional yang lalu kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda itulah bangsa ini akhirnya bisa merdeka.

“Salah satu contoh di masa lalu itu, Muhammad Natsir itu aspirasi politiknya adalah Masyumi partai Islam, tetapi kemudian dia bisa bersahabat dengan orang-orang dari partai Katolik. Nggak ada itu sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan. Karena ketika seseorang sudah menjadi tokoh bangsa sudah mengemban jabatan jabatan publik, memang dia tidak lagi jadi wakil satu golongan tetapi dia sudah wakil dari semuanya,” papar pria yang juga mantan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Koropsi (Pansel Capim KPK) tersebut.

Pria kelahiran Padang Panjang, 31 Maret 1966 itu juga mengaku setuju dengan pernyataan dari Menteri Agama, Fachrul Razi, yang menyatakan bahwa dia bukanlah menteri dari satu agaman, melainkan menteri dari seluruh agama yang ada di Indonesia.

“Seperti apa yang disampaikan Menteri Agama itu benar. Menteri Agama itu ya buat semua agama. Jadi beliau akan memperlakukan terhadap semua agama itu sama. Sama juga dengan misalnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri bukan cuma menteri Indonesia bagian Sumatera Utara atau bagian Jawa saja tetapi menteri untuk semua wilayah yang ada di Indonesia,” urainya.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved