Jalan Berbayar

Wakil Wali Kota Bekasi: Kami Belum Siap Terapkan Jalan Berbayar di Kalimalang

Tri mengaku sudah bertemu dengan pihak BPTJ perihal wacana penerapan ERP di wilayah setempat.

Wakil Wali Kota Bekasi: Kami Belum Siap Terapkan Jalan Berbayar di Kalimalang
Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah kendaraan melintas di samping trotoar yang berada di tengah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, Jumat (20/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan, pihaknya belum siap dalam penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di ruas Jalan KH Noer Ali Kalimalang yang belakangan di wacanakan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berlaku 2020.

"Enggak siap lah, ya kita belum siap terkait dengan ERP yang ada di kalimalang, makanya kemarin kan sebetulnya masih dalam bentuk wacana, BPTJ," kata Tri Adhianto kemarin, (26/11/2019) di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Tri mengaku sudah bertemu dengan pihak BPTJ perihal wacana penerapan ERP di wilayah setempat.

Pada kesempatan itu, dia mengaku berbicara tentang kajian mengenai dampak dan keuntungan jika kebijakan jalan berbayar diterapkan di Kalimalang.

"Pak direkturnya saya sampaikan, ya kita harus kaji lebih dalam lagi lah , kita lihat dampak DKI kemudian bagaimana dampaknya terkait dengan traffic lalin yang ada," akunya.

Menurut Tri, penerapan ERP harus benar-benar dijalankan dengan kajian yang matang. Jangan sampai masyarakat pengendara sebagai kebijakan justru merasa disulitkan.

Sebab, tujuan ERP adalah mengurangi penggunaan pribadi agar beralih ke transportasi publik.

"ERP itu bagaimana meminimalisir orang menggunakan kendaraan pribadi, ya makanya kemudian dia berbayar, uangnya nanti digunakan untuk pengembangan terkait dengan transportasi lagi, misalnya membenahi masalah public transportnya, membenahi masalah infrastruktur jalanya, kemudian melengkapi terkait dengan sistem informasinya," katanya.

"Nah ini kan enggak hanya sekedar menetapkan itu, kemudian turunanya juga enggak gitu, jadi saya kira itu perlu proses ya," paparnya.

"Perlu banyak pembenahan, itu tadi seperti aturanya, itu masih baru wacana saja disampaikan kalau kita mengacu ERP yang di Singapur itu seperti itu, penerapanya di jam jam tertentu, teknologinya sudah disiapka apa belum," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved