Setelah Ibu Kota Pindah, DPRD DKI Harap Jakarta Jadi Kawasan Pusat Perdagangan

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan bersama Pemprov DKI akan mengusulkan Jakarta

Setelah Ibu Kota Pindah, DPRD DKI Harap Jakarta Jadi Kawasan Pusat Perdagangan
Tribunnews/Jeprima
Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Salah satu syarat rencana besar ini yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan bersama Pemprov DKI akan mengusulkan Jakarta jadi kawasan pusat perdagangan.

Menurutnya usulan tersebut dianggap wajar lantaran kondisi geografis Jakarta yang tak punya Sumber Daya Alam (SDA) sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Baca: Ibu Kota Baru Akan Operasikan Kendaraan Listrik

Baca: DPRD DKI Jakarta Akan Panggil Lurah Jelambar Terkait Honorer Nyebur ke Selokan

Baca: Kata Pengamat soal Sepak Terjang PSI di DPRD DKI: Partai-partai Tua Iri

Saat ini, potensi penerimaan daerah yang bisa dikelola yakni masih pada sektor retribusi dan pajak.

"Kalau usulan seperti itu bisa diterima, saya kira roda perekonomian akan tetap berjalan dan tidak terganggu. Apalagi potensi sumber daya kita hampir bisa dikatakan tidak ada, sehingga potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi dan pajak-pajak yang masih bisa kita terus kelola," ucap Pantas saat dihubungi, Kamis (19/12/2019).

Pantas mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang punya semangat untuk mengembalikan keseimbangan antar wilayah dengan cara memindahkan ibu kota negara.

"Kami pikir niatan pemerintah pusat sangat baik, karena niatnya semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung dari wilayah DKI Jakarta," katanya.

Sebelumnya dalam kunjungannya ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengaku akan menyerahkan RUU ibu kota baru pada Januari 2020 kepada DPR.

"Sudah disiapkan, nanti dimasukkan Januari," kata Jokowi, Selasa (17/12/2019).

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved