Minggu, 5 Oktober 2025

Banjir di Jakarta

Jakarta Banjir, Anies Baswedan Disalahkan hingga Digugat, Justin Andrian PSI: Kinerja Anies Buruk

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Andrian mengungkapkan Jakarta banjir lantaran kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buruk.

Editor: Ifa Nabila
YouTube Talk Show tvOne
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Andrian (Tangkap Layar YouTube Talk Show TVOne). 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Andrian mengungkapkan Jakarta banjir lantaran kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buruk.

Pernyataan tersebut disampaikan Justin dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (9/1/2020).

Diketahui, setelah banjir besar melanda banyak wilayah di Jakarta, nama Anies Baswedan ramai diperbincangkan.

Anies kemudian menjadi sasaran untuk disalahkan berbagai pihak karena dianggap tak mampu mengatasi banjir Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020). (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)

Justin menyebut, ada terminologi-terminologi tertentu yang membuat Anies disalahkan dalam persoalan banjir ini.

"Mungkin karena Kementerian PUPR sudah memiliki program normalisasi sungai akan tetapi tidak bisa dikerjakan karena lahannya tidak bisa disediakan oleh Pemprov," ungkap Justin.

Tak berhenti di situ, Justin juga menyebut, program naturalisasi sungai yang dikerjakan Anies tidak berjalan secara maksimal.

"Ada juga program naturalisasi sungai yang dikerjakan tetapi dari anggaran Rp 500 miliar, hanya 20 persen yang direalisasikan di tahun 2019."

"Sehingga sebenarnya masih jauh dari harapan yang ada," terangnya.

Justin pun menyatakan, dibanding terus-menerus saling menyalahkan, ia justru mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk mengerjakan program-program yang telah dicanangkan.

Lebih lanjut, Justin menjelaskan terkait siapa dengan siapa yang saling menyalahkan.

Justin pun mengungkapkan, sebenarnya ia memang turut menyelahkan Anies dalam persoalan banjir ini.

Sebab, menurut Justin, Anies tak mengerjakan program-programnya dengan baik.

"Ya kan ada program-program yang tidak dikerjakan Pak Anies," terangnya.

"Ya sebenarnya juga (menyalahkan), ini kan karena kinerja yang buruk."

Justin pun menegaskan soal kineja buruk yang dimaksud, yakni dari Rp 500 miliar pembebasan Sungai Ciliwung dan normalisasi Sungai Ciliwung ternyata hanya dilakukan 20 persen saja.

Alasan Anies Baswedan di Gugat Korban Banjir Jakarta

Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta melakukan gugatan kepada Pemprov DKI termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh korban banjir karena mereka menilai Pemprov DKI dan Anies tidak bekerja dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Tim Advokasi korban banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan dalam acara Primetime News di kanal YouTube metrotvnews, Senin (6/1/2020).

"Dalam kondisi banjir ini, pemerintah daerahnya tidak bekerja dengan baik," jelas Azas.

Lebih lanjut, Azas menyebutkan beberapa indikator bahwa pemerintah tidak bekerja dengan baik terkait banjir di Jakarta.

"Indikatornya, masyarakat tidak dikasih tahu akan terjadi banjir," terangnya.

"Padahal informasi dari BMKG itu sudah jelas, tanggal 23 Desember, DPRD Jakarta sudah memanggil semua kepala dinas DKI Jakarta, bagaimana kesiapan banjir?," ungkapnya.

Dari pertemuan tersebut, ternyata belum ada kesiapan dari pemerintah daerah untuk menghadapi banjir.

"Tidak ada kesiapan, nah ini salah siapa? Mau digugat Gubernur Jawa Barat? enggak dong," katanya.

Tak hanya itu, Azas juga menyayangkan tidak adanya informasi yang didapat oleh masyarakat kalau mau terjadi banjir.

"Kan Gubernur Jakarta yang tidak bekerja dengan baik."

"Terus kita lihat informasi nggak ada yang didapat dari masyarakat kalau mau terjadi banjir," terangnya.

Azas juga menyebut, tidak adanya sistem pantuan darurat untuk masyarakat.

Azas menambahkan, dari tanggal 1 Januari 2020 masyarakat bekerja sendiri untuk membersihakan banjir.

"Masyarakat keleleran begitu aja, mulai tanggal 1 Januari 2020, sampai sekarang yang bekerja masyarakat aja, pemprov nya nggak kelihatan," ungkapnya.

Menurut Azas, warga Jakarta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pelayanan publik.

Sehingga Azas mengungkapkan ada dua alasan mengapa pihaknya melakukan gugatan untuk Pemprov DKI dan Anies.

"Jadi sistem peringatan dininya nggak jalan, emergency response juga nggak jalan," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)

 
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved