Pengamat Sebut Kekosongan Kursi Wagub DKI Jakarta Adalah Korban Kepentingan Politik

Pengamat politik M Qodari menyebut kosongnya jabatan wakil gubernur DKI Jakarta adalah korban dari kepentingan politik Gerindra dan PKS.

Pengamat Sebut Kekosongan Kursi Wagub DKI Jakarta Adalah Korban Kepentingan Politik
Twitter @nurmasjahlubis/ahmadrizapatria.com/KOMPAS.COM/ ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Nurmansjah Lubis, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik M Qodari menilai, lamanya kekosongan posisi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan korban dari arogansi partai politik yang berebut kekuasaan.

Kursi Wagub DKI kosong sejak 10 Agustus 2018, setelah Sandiaga Uno memutuskan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Jadi, hampir 1,5 tahun warga DKI tak punya wagub.

"Poinnya adalah, memang Jakarta menjadi korban bagi kepentingan politik PKS dan Gerindra," kata Qodari saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/1/2020).

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal itu mengatur, partai politik pengusung harus mengusulkan dua orang calon Wagub untuk dipilih oleh DPRD provinsi dalam rapat paripurna.

Sementara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga saat Pilkada DKI Jakarta 2017 diusung dua parpol, yaitu Partai Gerindra dan PKS.

Qodari menilai, konflik tersebut sebenarnya sudah dimulai setelah Sandiaga memilih mundur untuk menjadi Cawapres di pemilu 2019.

Namun, masalah wagub itu disembunyikan oleh kedua partai untuk mengamankan suara di Pemilu 2019 lalu.

"Karena kalau itu (masalah posisi wagub) dimunculkan jauh-jauh hari sebelum pilpres, itu jadi batu ganjalan proses Pilpres 2019," ucap dia.

Halaman
123
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved