Revitalisasi Monas

Anies Jaga Jarak setelah Revitalisasi Monas Hingga Tunjuk Napi Dirut Transjakarta Tuai Polemik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menuai polemik dengan sejumlah kebijakan Pemprov DKI.

Anies Jaga Jarak setelah Revitalisasi Monas Hingga Tunjuk Napi Dirut Transjakarta Tuai Polemik
Youtube KompasTV
Tangkapan Layar 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menuai polemik dengan sejumlah kebijakan Pemprov DKI.

Pertama, soal revitalisasi Monas (Monumen Nasional) yang memaksa ratusan pohon ditebang dan dipindahkan.

Belum lagi, revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum mendapat restu Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Artinya, Pemprov DKI Jakarta melanggar Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Keppres yang dikeluarkan di era pemerintahan Presiden Soeharto disebutkan, Pemprov DKI mesti mendapat restu dari Kemensetneg sebelum menata kawasan Monas.

Selain soal revitalisasi Monas, keputusan menunjuk Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) juga menuai polemik.

Ternyata, mantan Direktur PT Eka Sari Lorena Transport itu berstatus narapidana kasus penipuan.

Hingga kini, Donny menjadi buruan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Di tengah polemik tersebut, pihak Pemprov DKI Jakarta ternyata memilih menjaga jarak dengan wartawan.

Dilarang Mendekat

Editor: Y Gustaman
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved