Pemprov DKI Disarankan Buka Komunikasi dengan Setneg Terkait Kelanjutan Revitalisasi Monas

Nirwono mengatakan perlu ada penegasan sejak awal terkait apakah kegiatan revitalisasi dihentikan atau tetap berjalan selama proses konsultasi.

Pemprov DKI Disarankan Buka Komunikasi dengan Setneg Terkait Kelanjutan Revitalisasi Monas
Wartakota/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah pekerja melakukan pengerjaan pembangunan proyek revitalisasi Monas sisi selatan, Selasa (28/1/2020). DPRD DKI Jakarta meminta proyek revitalisai monas dihentikan sementara, menunggu surat rekomendasi dari Kementrian Sekertariat Negara. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli tata kota Nirwono Joga mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) terkait kelanjutan revitalisasi kawasan Monas.

"Pemprov DKI harus segera berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkonsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara," ujar Nirwono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (29/1/2020).

Menurutnya, komunikasi kedua belah pihak penting adanya untuk memastikan kelanjutan revitalisasi kawasan Monas yang diminta dihentikan sementara itu.

Nirwono mengatakan perlu ada penegasan sejak awal terkait apakah kegiatan revitalisasi dihentikan atau tetap berjalan selama proses konsultasi.

"Selain itu perlu pula dilihat apakah ada kepastian surat izin dari Kementerian Sekretariat Negara yang berarti pembangunan akan dilanjutkan.

atau ada ketegasan bahwa surat izin tidak akan dikeluarkan, sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan dan dibatalkan," kata Nirwono.

Baca: Proyek Revitalisasi Monas Selatan Dihentikan Mulai Besok, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghentikan sementara revitalisasi Kawasan Monas.

Baca: Mensesneg Minta Stop Revitalisasi Monas, Kontraktor Akui Belum Diperintah Pemprov DKI

Pasalnya revitalisasi tersebut belum mengantongi Izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang mana Mensesneg menjabat sebagai ketua.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved