Breaking News:

Gonjang-ganjing Formula E, PSI Minta Pemprov Buka Notulen Rapat TSP

Sebelumnya, melalui surat tanggal 11 Februari 2020, Gubernur DKI Jakarta menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Trek balapan mobil listrik Formula E dipastikan melewati Jalan Medan Merdeka Selatan hingga lingkaran dalam Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membuka notulen rapat Tim Sidang Pemugaran (TSP) terkait pembahasan Formula E.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo menduga ada kejanggalan terkait klaim Dinas Kebudayaan telah mendapatkan rekomendasi TSP.

“Saya mempertanyakan proses rapat pembahasan oleh TSP. Jika ada rapat pembahasan, seharusnya ada surat keputusan TSP dan anggota tim membubuhkan tanda tangan di gambar layout sirkuit. Oleh karena itu, kami akan kirim surat kepada Dinas Kebudayaan untuk meminta dokumen-dokumen terkait rapat pembahasan ini. Misalnya absensi, notulensi rapat, surat keputusan TSP, dan lampiran-lampirannya,” kata Ara dalam keterangan yang diterima, Sabtu (15/2/2020).

Baca: Warga Diminta Menjauh dari Area Radiasi Nuklir di Perumahan Batan Indah

Sebelumnya, melalui surat tanggal 11 Februari 2020, Gubernur DKI Jakarta menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Menurut Gubernur, rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 93/-1.853.15.

Menurut Ara, di dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan tidak ada referensi nomor surat keputusan Tim Sidang Pemugaran (TSP) sebagai bukti telah dilakukan rapat pembahasan.

Baca: Pintu Belakang Pesawat Rusak, Lion Air JT-385 Rute Kualanamu-Soetta Gagal Terbang

Padahal, Kepala Dinas Kebudayaan mengklaim telah melakukan rapat pembahasan pada 20 Januari 2020.

Ara juga menilai ada kejanggalan terkait rapat pembahasan TSP yang hanya berlangsung 1 hari.

Padahal, menurut Ara, rapat pembahasan teknis oleh TSP biasanya berlangsung beberapa kali untuk memastikan bahwa rencana konstruksi telah sesuai peraturan.

“Gini deh, untuk minta IMB gedung yang bukan cagar budaya saja butuh beberapa kali sidang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) di PTSP. Aneh banget kalau rapat pembahasan cagar budaya bisa selesai 1 hari. Apalagi, setahu saya, ada beberapa revisi layout sirkuit balapan hingga versi terakhir tanggal 5 Februari yang diajukan ke Setneg,” tutur Ara.

Ara menilai kejanggalan-kejanggalan surat Kepala Dinas Kebudayaan ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga membuktikan rendahnya keseriusan Pemprov DKI dalam menjalankan fungsi mengelola situs cagar budaya.

Baca: 238 WNI Dijadwalkan Makan Bersama Warga Natuna Sebelum Diterbangkan ke Jakarta

“Jika melihat surat tersebut, tampak bahwa Pemprov DKI seperti memaksakan pelaksanaan Formula E. Padahal anggarannya ratusan miliar dan bisa dipakai untuk mengatasi banjir dan rehab sekolah yang lebih mendesak,” ujarnya.

Kejanggalan lain dari surat itu adalah surat permohonan dikirimkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Padahal, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 83 Tahun 2019, penyelenggara Formula E adalah PT Jakarta Propertindo.

Menurut Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No. 1513 tahun 2019, Dispora ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E 2020.

Baca: Ada Paparan Radioaktif, Sampel Tanah dan Air di Perumahan Batan Indah Diteliti

“Ini tidak wajar. Di mana-mana kalau ada acara musik atau olahraga, biasanya penyelenggara acara atau event organizer (EO) yang minta izin ke Pemprov DKI. Jadi, seharusnya yang minta izin adalah Jakpro sebagai penyelenggara, bukan Dispora,” ujarnya.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved