Ketua DPRD DKI Minta Gubernur Anies Sinergi dengan Pemerintah Pusat Hadapi Corona

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan untuk menghadapi penyebaran Corona diperlukan kerjasama semua pihak.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil untuk mencegah semakin masifnya penularan pada warga Jakarta.

"Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," kata Prasetyo dalam keterangannya, di Kawasan, Senayan, Jakarta, Minggu malam (15/3/2020).

Baca: Viral Video dan Foto Antrean Panjang Penumpang TransJakarta dan MRT, #Gubernurbodoh Jadi Trending

Presiden, menurut Prasetyo, sudah tepat memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan kondisi darurat.

Hanya saja untuk keputusan yang tergolong strategis, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Yang paling penting adalah saat ini fokus kepada warga sehat tidak tertular dan mereka yang tergolong ODP tidak berkeliaran," katanya.

Prasetyo mencontohkan pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta.

Kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan karena menimbulkan sejumlah efek.

Misalnya terjadinya penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu. 

"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Pras.

Belum lagi efek lainnya, misalnya muncul spekulasi spekulasi yang akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang merugikan aspek sosial dan ekonomi.

"Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," pungkasnya.