Breaking News:

Virus Corona

Politikus PAN: Jangan Sampai Ada Pungutan Liar dan Pemotongan Bansos dengan Alasan Apapun

Guspardi berharap penyaluran bansos baik dalam bentuk sembako maupun tunai pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat agar benar-benar sampai.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didampingi Kepala Dinas Sosial, Irmansyah dan Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi dalam acara peluncuran Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, di Jakarta(28/08/2019). Pemprov DKI Jakarta bersama Bank DKI meluncurkan dan mendistribusikan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta kepada 7137 pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dari total 14 ribu. Penyandang Disabilitas mendapatkan Dana Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 300 ribu per bulan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR fraksi PAN, Guspardi Gaus menegaskan penanganan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pendistribusian berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Ia berharap penyaluran bansos baik dalam bentuk sembako maupun tunai pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

"Jangan sampai ada pungutan liar dan pemotongan bantuan tersebut oleh oknum di lapangan dengan alasan apapun," kata Guspardi kepada Tribunnews, Jumat (8/5/2020).

Baca: Gubernur Anies Diminta Turun Langsung Pastikan Bansos Sampai di Pintu Rumah Warga

"Jika ditemukan ada pungli atau pemotongan dalam bantuan ini, maka pihak pemerintah daerah harus melakukan tindakan tegas dengan sanksi yang cukup berat," imbuhnya.

Ia menyarankan sistem pelibatan perangkat daerah dengan sistem bottom up harus dilakukan sehingga daerah merasakan perasaan memiliki dan tanggung jawab atas penyaluran bebagai bantuan.

"Libatkan civil society dan organisasi kemasyarakatan setempat untuk menjadi pengawal program bantuan agar tepat sasaran dan terwujudnya akuntabilitas penggunaan uang negara," ujar Guspardi.

Guspardi juga menyarankan agar dibukanya saluran informasi 24 jam yang merespons cepat segala aduan masyarakat terkait penyaluran bansos.

Untuk itu, petugas yang berada pada garda terdepan dalam melakukan pendistribusian berbagai bentuk bantuan tersebut betul-betul mengenali masyarakat yang berhak menerimanya.

"Petugas ini tidak boleh mempermainkan data tersebut sehingga dalam pendistribusian bantuan yang diberikan pemerintah ini sasarannya tepat kepada masyarakat yang terpapar akibat dari covid-19," kata anggota Baleg DPR RI tersebut.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved