Breaking News:

Virus Corona

Daftar Pekerjaan atau Profesi yang Dikecualikan dari Pergub Larangan ke Luar Masuk DKI Jakarta

Pengecualian berlaku bagi pimpinan lembaga tinggi negara, Korps Perwakilan Negara Asing, anggota TNI/Polri, petugas jalan tol, tenaga medis.

YOUTUBE/PEMPROV DKI JAKARTA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bepergian baik masuk atau keluar Provinsi DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020). (YOUTUBE/PEMPROV DKI JAKARTA) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang warganya pergi ke luar wilayah ibu kota, menyusul terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020.

Tapi, ada beberapa golongan pekerjaan atau profesi yang dikecualikan dari pembatasan kegiatan bepergian.

Dalam Pasal 5 dijelaskan pengecualian berlaku bagi pimpinan lembaga tinggi negara, Korps Perwakilan Negara Asing, anggota TNI/Polri, petugas jalan tol, tenaga medis, pemadam kebakaran, mobil jenazah.

Lalu, pengemudi mobil barang yang tak membawa penumpang dan pengemudi mobil pengangkut alat kesehatan, serta setiap orang yang memiliki Surat Izin ke luar Masuk (SIKM) karena alasan pekerjaan.

Baca: Istri Polisi dan Anggota TNI Korban Penembakan Kini Dirawat di RS, Pelakunya Diperiksa Propam

"Ada yang dikecualikan seperti kegiatan PSBB kemarin, pimpinan lembaga tinggi negara, Korps perwakilan negara asing atau organisasi internasional sesuai dengan hukum internasional, kemudian dikecualikan juga anggota TNI dan Polisi," kata Gubernur DKI Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (15/5/2020) petang.

Pengecualian juga diberikan kepada 11 sektor perusahaan yang dikecualikan dalam Pasal 10 Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, sebagai berikut:

1. Kesehatan;
2. Bahan pangan/ makanan/ minuman;
3. Energi;
4. Komunikasi dan teknologi informasi;
5. Keuangan;
6. Logistik;
7. Perhotelan;
8. Konstruksi;
9. Industri strategis;
10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
11. Kebutuhan sehari-hari.

SPANDUK PSBB - Sebuah spanduk peringatan bertuliskan, Pelanggar PSBB Kena Sanksi, terpasang di areal check point di Jalan Daan Mogot Km 19.8, Batuceper, Kota Tangerang, Rabu (13/5/2020). Mulai Kamis (14/5/2020 ini, Pemkot Tangerang akan menerapkan sanksi denda kepada pelanggar aturan PSBB sebesar Rp 100 juta atau penjara 1 tahun. WARTA KOTA/NUR ICHSAN
SPANDUK PSBB - Sebuah spanduk peringatan bertuliskan, Pelanggar PSBB Kena Sanksi, terpasang di areal check point di Jalan Daan Mogot Km 19.8, Batuceper, Kota Tangerang, Rabu (13/5/2020). Mulai Kamis (14/5/2020 ini, Pemkot Tangerang akan menerapkan sanksi denda kepada pelanggar aturan PSBB sebesar Rp 100 juta atau penjara 1 tahun. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Bagi mereka yang bekerja pada salah satu sektor tersebut, pekerja harus tetap mengurus SIKM secara virtual lewat situs corona.jakarta.go.id.

Dalam situs itu ada formulir yang harus dilengkapi semisal keterangan pekerjaan, konfirmasi RT dan RW setempat serta bukti kegiatan yang mau dilakukan.

Semuanya dibutuhkan sebagai syarat pengajuan penerbitan SIKM.

Baca: CLBK Awal Perselingkuhan Istri Polisi dan Anggota TNI Hingga Berujung Penembakan

"Di situ ada form dan harus melengkapi dengan keterangan yang terkait dengan pekerjaannya terkait dengan konfirmasi RT RW juga bukti bukti kegiatan yang akan dilakukan," kata Anies.

Nantinya SIKM terbit disertai dengan barcode. Kode batang itu yang digunakan petugas di lapangan memverifikasi perjalanan dari yang bersangkutan dengan cara memindainya.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved