Aturan Ganjil Genap Kendaraan Pribadi di Jakarta pada PSBB Transisi Dinilai Tak Perlu Ada

TRIBUNNEWS.COM - Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua FAKTA Indonesia, Azas Tigor Nainggolan mengkritisi rencana kebijakan aturan ganjil genap kendaraan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di Jakarta.

Diketahui kebijakan ganjil genap bahkan direncanakan berlaku tidak hanya untuk mobil, tetapi juga sepeda motor.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang telah diteken Anies.

"Pengendalian moda transportasi sesuai dengan tahapan masa transisi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas,"  bunyi Pasal 17 Pergub tersebut.

Tigor menyebut ada ketidaksusaian kebijakan ganjil genap dengan tujuan PSBB Transisi.

"Kebijakan ganjil genap adalah upaya untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi agar masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di jalan raya."

"Sementara kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi adalah upaya mengendalikan atau menangani penyebaran Covid 19 agar masyarakat hidup sehat dan produktif, katanya," ungkap Tigor kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis, Senin (8/6/2020).

Baca: Perubahan Kebijakan Ganjil Genap DKI Selama Pandemi Covid-19, Kini Akan Berlaku untuk Mobil & Motor

Selama masa PSBB Transisi ini juga diatur kapasitas layanan transportasi atau angkutan umum massal dikurangi hingga 50 persen.

"Jika pada masa PSBB Transisi ini diterapkan sistem ganjil genap terhadap kendaraan pribadi maka masyarakat ditekan tidak menggunakan kendaraan pribadi mobil maupun sepeda motor dan didorong berpindah ke angkutan umum massal," ungkap Tigor.

Tigor pun menyangsikan kapasitas 50 persen angkutan umum yang diatur dalam kebijakan tersebut.

"Tetapi selama PSBB Transisi layanan angkutan umum massal hanya 50 persen, apakah ini akan aman dan dapat menampung berpindahan masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal di Jakarta?" ungkapnya.

Tigor menilai, pertanyaan dan perhitungan antara perpindahan jumlah masyarakat ke layanan angkutan umum massal ini harus benar-benar diantisipasi.

"Ada ketidak sesuaian antara kebijakan ganjil genap dalam kebijakan PSBB Transisi di Jakarta," ungkapnya.

Kebijakan pertama, menekan dan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat didorong pindah gunakan angkutan umum massal.

"Kebijakan kedua adalah mengatur mengurangi 50 persen layanan angkutan umum massal dari biasanya," ujar Tigor.

Baca: Reminders Tetes Mata Muncul di Gawai Anies saat Jelaskan PSBB Transisi Jadi Perhatian Warganet

Tigor mengungkapkan, kebijakan ini justru bisa menjadikan lonjakan atau peningkatan pengguna layanan angkutan umum massal.

"Perhitungan atau antisipasinya adalah setidaknya agar tidak terjadinya penumpukan masyarakat pada saat mengakses layanan angkutan umum," ungkapnya.

Padahal, menurut Tigor, tujuan atau target PSBB Transisi dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 adalah untuk mencapai masyarakat sehat dan produktif.

"Jika terjadi penumpukan atau kerumunan di sarana terminal atau stasiun angkutan umum massal maka akan terjadi penyebaran Covid 19," ungkapnya.

Menurut Tigor, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mencantumkan aturan ganjil genap dalam PSBB Transisi.

"Sebaiknya selama penerapan kebijakan PSBB Transisi di Jakarta seharusnya tidak disertai kebijakan pengendalian ganjil genap penggunaan kendaraan bermotor pribadi," ungkapnya.

Baca: Hari Pertama ASN Pemprov DKI Bekerja Dari Kantor Saat PSBB Masa Transisi, Begini Suasananya

Penerapan PSBB Transisi tanpa ganjil genap dinilai Tigor mampu mencegah terjadinya lonjakan dan peningkatan serta kerumunan penumpang di sarana pendukung layanan angkutan umum massal di terminal atau stasiun.

"Toh selama masa PSBB Transisi ini kapasitas penumpang mobil pribadi sudah dibatasi hanya 50 peren juga dari kapasitasnya," imbuhnya.

Menurut Tigor, kebijakan tersebut dapat dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta mendapatkan hasil dari PSBB Transisi.

"Kebijakan pengendalian penggunaan pribadi dapat diterapkan kemudian setelah kita melihat perkembangan yang terjadi pada penerapan PSBB Transisi," ungkap Tigor.

Kritikan Pakar

Sementara itu apa yang disampaikan Tigor senada dengan kritikan Dosen Transportasi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suharto Abdul Majid.

Dilansir Kompas.com, Majid menyayangkan adanya kebijakan ganjil genap yang juga diberlakukan bagi sepeda motor.

Menurutnya kebijakan tersebut tidak disertai dengan kesiapan transportasi umum untuk menunjang kebutuhan mobilitas warga.

Terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.

Majid mengungkapkan sepeda motor saat ini menjadi pilihan masyarakat yang paling banyak.

Terlebih lagi, pada masa pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat ragu akan keamanan dan protokol kesehatan di transportasi umum.

"Bisa jadi akan menjadi penularan di transportasi umum, itu sebabnya saya bilang siapkan dulu (tranportasi umum dengan protokol kesehatan)," kata Majid, Minggu (7/6/2020).

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Nursita Sari)