Breaking News:

Gubernur Anies Izinkan Reklamasi Perluasan Kawasan Wisata, Ancol Masih Fokus Opening Masa Transisi

Tak hanya Ancol, Anies juga memberikan izin perluasan kawasan Dufan. Izin perluasan Dufan ditetapkan seluas kurang lebih 35 hektare.

Tribunnews/Jeprima
Pengunjung bermain di tepi pantai Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (20/6/2020). Setelah ditutup selama dua bulan akibat pandemi virus corona (Covid-19), kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka namun dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan restu pada Taman Impian Jaya Ancol untuk melakukan reklamasi perluasan kawasan wisata di Utara Jakarta itu.

Izin reklamasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 yang ditandatangani Anies pada 24 Februari.

"Perluasan lahan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan daratan yang sudah terbentuk seluas lebih kurang 20 hektare yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," dikutip dari Kepgub tersebut, Sabtu (27/6/2020).

"Tanggal 13-4-2009 tentang pembuangan lumpur (Sludge Disposal Site) dari hasil pengerukan 13 sungai dan 5 waduk pada areal perairan Ancol Barat sebelah timur seluas lebih kurang 120 hektare yang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, merupakan bagian dari rencana perluasan kawasan Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektare," lanjutnya.

Tak hanya Ancol, Anies juga memberikan izin perluasan kawasan Dufan. Izin perluasan Dufan ditetapkan seluas kurang lebih 35 hektare.

Baca: Anies Izinkan Reklamasi Perluasan Lahan di Ancol, Yunarto Wijaya Beri Sindiran

"Memberikan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas lebih kurang 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektare kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulisnya.

Dalam Kepgub tersebut disebutkan bahwa izin reklamasi berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, maka izin akan ditinjau kembali.

Adapun dalam pelaksanaan perluasan kawasan, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk diwajibkan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Lalu, hasil pelaksanaan perluasan kawasan harus disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk wajib melaporkan pelaksanaan perluasan kawasan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur," sebut Anies.

Halaman
123
Berita Populer
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved