Breaking News:

Virus Corona

Wali Kota Bogor Soroti Kebijakan Pembatasan Perkantoran, Ini Respons Pemprov DKI

Perkantoran di Jakarta juga diklaim sudah membatasi pekerja yang masuk kantor dan bekerja dari rumah.

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau kondisi di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut pembatasan pekerja kantoran 50 persen sudah dan tetap diterapkan dari dulu hingga saat ini.

Perkantoran di Jakarta juga diklaim sudah membatasi pekerja yang masuk kantor dan bekerja dari rumah.

Hanya, kata dia, beberapa perusahaan saja yang mempekerjakan pegawainya dengan kapasitas 54-55 persen.

Baca: HUT Bogor ke-538 Digelar Sederhana, Bima Arya Tekankan Sahitya Raksa Baraya

"Pada dasarnya rata-rata kalau masalah pembatasan Insya Allah perusahaan sudah membatasi. Hanya beberapa perusahaan saja yang mempekerjakan 54-55 persen," ungkap Andri saat dihubungi, Senin (6/7/2020).

"Jadi kalau lihat tingkat kepatuhannya Alhamdulillah," ucapnya.

Soal adanya peningkatan kepadatan pada moda transportasi termasuk kereta rel listrik (KRL), Andri mengatakan hal itu perlu dikaji lebih dalam lagi.

Baca: PSBB Ambon Diperpanjang, Banyak Warga Merasa Dirugikan, Pemkot Salurkan Bantuan

Sebab warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menuju Jakarta tidak semuanya adalah pegawai perkantoran swasta.

Lantaran Jakarta sebagai ibu kota terdiri dari berbagai macam perkantoran mulai dari swasta, pemerintahan baik pusat maupun daerah, dan BUMN.

"Kalau masalah perkantoran pembatasan 50 persen dari dulu gitu-gitu saja nggak berubah. Tiba-tiba ada penambahan ya itu musti dikaji lagi," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved