Breaking News:

Virus Corona

Dibutuhkan Konsistensi Aturan dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19

Satgas akan melibatkan komponen masyarakat dalam meningkatkan penegakan hukum protokol kesehatan.

Humas Pemprov Jabar
Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8/2020).(Humas Pemprov Jabar) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan, operasi yustisi protokol kesehatan akan terus dilanjutkan.

"Kegiatan lanjutan untuk pendisiplinan masyarakat, operasi Yustisi akan dilanjutkan. Terutama di beberapa daerah utama," kata Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Mengenai jumlah TNI-Polri dan petugas lainnya yang akan melakukan operasi Yustisi tersebut, menurut Airlangga akan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Sementara itu Doni mengatakan, dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, yang diperlukan adalah konsistensi aturan. Sehingga Inpres 6 tahun 2020 akan dioptimalkan dalam penegakkan disiplin tersebut.

Selain itu Satgas juga, kata Doni, akan melibatkan komponen masyarakat dalam meningkatkan penegakan hukum protokol kesehatan.

Baca: Operasi Yustisi Hari Pertama di Ambon, Warga Disuruh Kembali ke Rumah

"Dengan demikian, kehadiran masyarakat dalam mengajak seluruh komponen masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan bisa berjalan. Termasuk pelibatan tokoh non-formal, ulama, agama, budayawan menjadi bagian tak terpisahkan dalam program perubahan perilaku," katanya.

Sebelumnya Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, Operasi Yustisi dilakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan.

Operasi Yustisi merupakan salah satu kunci memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Operasi Yustisi ini merupakan langkah sangat penting dalam penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu kunci utama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Komite bekerjasama dengan TNI - Polri, KPU, Bawaslu bersama pemerintah daerah akan memastikan 83 ribu titik kelurahan dan desa di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak secara disiplin," kata Erick di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (9/9/2020).

Baca: Polri Bentuk 8 Titik Check Poin 24 Jam untuk Operasi Yustisi di Jakarta Selama Pengetatan PSBB

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menjelaskan, melalui Operasi Yustisi polisi akan terlibat langsung dalam penindakan masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker.

"Polisi, TNI, Satpol PP, kejaksaan, hakim akan bekerjasama melakukan operasi pagi, siang, malam dan menerapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang tidak disiplin, namun tetap dengan cara-cara humanis," kata Gatot. (taufik/tribunnetwork/cep)

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved