Breaking News:

Pelaku Vandalisme di Musala di Tangerang Ditangkap, Rumahnya 50 Meter dari Lokasi

Polsek Pasar Kemis mendapatkan laporan warga dan langsung menuju ke lokasi kejadian.

Andika Panduwinata/Wartakota
Coretan di dinding musala yang dilakukan orang tidak bertanggungjawab 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG -- Aksi vandalisme terjadi di sebuah rumah badah di Pasar Kemis, Tangerang pada Selasa (29/9/2020).

Kejadian ini terjadi di musala Darussalam, Perumahan VillaTangerang Elok, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Selasa (29/9/2020).

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ari Syam Indardi menjelaskan, polisi bertindak cepat.

Ia menjelaskan bahwa pada pukul 16.00 WIB, Polsek Pasar Kemis mendapatkan laporan warga dan langsung menuju ke lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, sekitar jam 19.30 WIB polisi berhasil amankan 1 orang pelaku atas nama Satrio (18) di rumahnya, yang hanya berjarak 50 meter dari mushola.

Baca: Sempat Jadi Sasaran Aksi Vandalisme, Kini JPO Gelora Bung Karno Sudah Bersih Dari Coretan

"Dari hasil interogasi oleh Polsek Pasar Kemis, pelaku mengakui telah melakukannya dan saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Ade.

Ade menyebut bahwa setelah dilakukan olah TKP, kemudian dilakukan pembersihan mushola.

Sehingga salat Maghrib sudah bisa digunakan lagi.

Hal senada diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edy Sumardi.

Dirinya menegaskan pihaknya telah mengamankan satu orang pelaku atas nama Satrio (18).

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Waspada dan peka terhadap situasi di wilayahnya serta selalu berkoordinasi dengan kepolisian setempat.

Bila ada gangguan Kamtibmas, percayakan kepada polisi untuk menangani kasus ini," kata Edy kepada Warta Kota, Selasa (29/9/2020) malam.

Kesaksian warga

Aksi vandalisme terjadi di Mushola Darussalam, Perum Villa Tangerang Elok RT 05/ RW 08, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Selasa (29/9/2020).

Rumah ibadah itu dicoret bertuliskan kafir dan anti Islam.

Baca: 2 Pelaku Vandalisme Anarko di Tangerang Divonis 4 Bulan Penjara

Ustad Syaefudin, Ketua DKM mushola Darussalam membenarkan terkait insiden ini.

Ia menjelaskan aksi vandalisme tersebut dilakukan oleh orang tidak dikenal.

Teror yang dilakukan seperti pencoretan tembok, penyobekan Kitab Suci Alquran, pengguntingan sajadah, dan tulisan menggunakan pilok di dinding.

"Bertuliskan Saya kafir, Saya anti Islam, Saya Anti Khilafah, Islam tidak di Ridhoi".

Diketahuinya teror tersebut berawal dari Rifki Hermawan saat memasuki Musollah Darussalam bertujuan untuk melaksanakan Azan Ashar.

Namun pada saat memasuki Musala melihat kondisi sudah penuh coretan.

Lebih lanjut Rifki langsung melapor warga lainnya lalu menuju masjid. Dan menyegel pintu-pintu masuk musala.

"Dengan tujuan mengamankan barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Kelurahan Kuta Jaya," ujarnya.

Syaefudin mengatakan, hal tersebut diketahui dirinya saat menjelang shalat Ashar.

"Mungkin kejadiannya antara Dzuhur sampai Ashar, jadi ada anak yang biasa adzan tiap hari, mau adzan Ashar lalu sudah melihat keadaannya kayak gini," ucap Syaefudin.

Dirinya pun tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan hal tersebut.

Dan segala coretan sudah dihapus oleh pengurus Musholla yang didampingi oleh aparatur setempat.

"Hu'allahi saya tidak tahu, Ya Allah Al-qur'an yang satu disobek habis yang satu enggak semua namun sudah tercoret," kata Syaefudin.

Mahfud MD tanggapi isu kebangkitan komunisme

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menanggapi ramainya isu soal kebangkitan paham komunisme dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI).

Seperti diketahui, isu soal PKI mulai ramai dibicarakan semenjak tanggal 22 Mei yang disebut sebagai Hari Ulang Tahun PKI.

Isu ini kembali ramai menjelang Hari Kesaktian Pancasila yang akan jatuh pada 1 Juni.

Terlebih, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dianggap mengabaikan atau tidak memasukkan Ketetapan (Tap) MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam RUU HIP itu.

Mahfud MD menilai, keresahan akan bangkitnya kembali PKI sebaiknya tidak terjadi.

Pasalnya, ia memastikan, secara konstitusional, PKI tidak akan pernah bangkit lantaran Tap No XXV/MPRS/1966 tidak dicabut.

"Ada yg resah, seakan ada upaya menghidupkan lg komunisme dgn mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966. Percayalah, scr konstitusional skrng ini tak ada MPR atau lembaga lain yg bs mencabut Tap MPR tsb. MPR yg ada skrng tak pny wewenang mencabut Tap MPR yg dibuat thn 2003 dan sebelumnya," tulis Mahfud MD, memberikan penjelasan di akun Twitternya, dikutip Wartakotalive.com, Minggu (31/5/2020).

Mahfud MD menegaskan, RUU HIP yang sekarang sedang dibahas bukan untuk membuka pintu bagi komunisme.

Justru, kata Mahfud, RUU HIP dibuat untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara.

"RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sekarang ada bukan untuk membuka pintu bagi komunisme, tapi utk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara," tulis mahfud MD

"Masyarakat bisa berpartisipasi ikut mengkritisi isi RUU tersebut agar bisa benar-benar menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara," imbuhnya.

Kritik terhadap RUU HIP

Sebelumnya, muncul banyak kritik terhadap isi dari RUU HIP tersebut.

Salah satunya dari Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Meridian Ramadir.

Ia melihat, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dianggap mengabaikan atau tidak memasukkan Ketetapan (Tap) MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam RUU HIP itu.

Menaggapi hal itu, Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Meridian Ramadir menegaskan, peristiwa kelam penyebaran paham Komunis di Indonesia yang berujung pada upaya kudeta pada 30 September oleh PKI adalah sejarah yang tidak akan pernah bisa dihapus sampai kapanpun.

“Tidak boleh ada setitik celahpun diberikan untuk upaya menghapus Tap MPRS/ XXV 1996,” tegas Meridien, melalui keterangannya, Selasa (26/5/2020) malam.

Untuk itu, Meridian juga mendesak kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan kepada oknum atau organisasi yang menginisiasi penghapusan TAP MPRS/ XXV/ MPRS /1996 tentang pembubaran PKI di Indonesia itu.

“Saya mendesak kepada Polri untuk penyelidikan terhadap orang-orang atau organisasi, yang diduga menginisiasi dihapuskannya (Tap) MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dalam RUU HIP itu,” ujarnya.

Meridian menambahkan, Indonesia yang ber-Pancasila dan menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama tidak memberi ruang dan peluang pada Komunis hidup di Indonesia.

Selain alasan sejarah tersebut, lanjut Meridian, juga ada fakta-fakta yang membuat Partai Bulan Bintang menolak penghapusan (Tap) MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia di NKRI.

Pertama, Ideologi Kominisme, Marxisme-Leninisme sudah tidak rasional dan sudah tidak dapat diterima dikehidupan masyarakat Modern sekarang Ini.

Kedua, kehidupan di Indonesia saat ini sangat berbeda dengan kehidupan dengan masa lalu.

Menurutnya, masyarakat Indonesia pada saat ini lebih agamis dan menjalankan aturan-aturan agama sebagai pedoman kehidupan mereka.

Ketiga, negara-negara nenek moyang asal paham Komunis yang kuat telah tidak adalagi.

Dan negara yang masih menggunakan paham Komunis seperti Rusia, China, kata Meridian, mereka hanya menggunakan sebagai simbol saja.

Menurutnya, kenyataan kehidupan yang mereka jalankan sekarang lebih ke arah Sosialis-Kapitalis.

“Berdasarkan 3 hal di atas dan fakta sejarah yang ada, munurut kami tidak sesuai jika Tap MPRS tersebut dihapus dan paham Komunisme (PKI) masih sebagai ajaran yang dilarang di Indonesia."

"Jika hal ini tetap tidak dimasukan ke dalam RUU HIP, malah justru akan menimbulkan polemik baru di Indonesia, dimana akan adanya pihak-pihakyang menggunakan dan memprovokasi hal tersebut dan mengarah ke perpecahan masyarakat Indonesia.” ungkap Meridian. (Andika Panduwinata)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Polisi Tangkap Satrio, Pelaku Vandalisme dan Penyobek Al-quran di Musala Darussalam Tangerang

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved