Breaking News:

Fritz Siregar: Kampanye Serentak Putaran Kedua, 375 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan

Masyarakat-Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) kembali menggelar webinar untuk menyambut Pilkada serentak pada Desember 2020 Mendatang.

Humas Mappilu PWI
Diskusi Mappilu PWI 

Di sisi Kemenkominfo, Widodo Muktiyo mengatakan. Selama ini pihaknya juga kian intens melakukan patroli siber untuk menghindari disinformasi di media sosial.

Bagi media yang menyebarkan info hoaks dan pelanggaran lainnya saat Pilkada serentak, pihaknya bekerjasama dengan Dewan Pers akan bertindak tegas, termasuk menghapus website dan akun.

“Kalau dari kominfo kami tergantung dewan pers apakah media itu terdaftar atau belum. Tetapi Dewan Pers kan memproses kalau ada aduan, nah itu yang barangkali perlu juga diperhatikan masyarakat jika merasa dirugikan. Kalau sudah jelas maka kami akan mentake down (menghapus) akun maupun website,” ujarnya.

Dari pihak BIN, Wawan Purwanto menjelaskan, info hoaks dan ujaran kebencian berpotensi membuat konflik di beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Karena itu, terkait pelanggaran di sisi media saat memberitakan Pilkada serentak. BIN mendorong undang-undang pers diterapkan secara tegas, pihaknya meminta Dewan Pers untuk bertindak dengan cepat.

“Terkait penyebaran hoaks dan disinformasi, perlu disadari potensi konflik di Pilkada akan cukup besar, sehingga bagi media yang terdaftar bisa memberi hak jawab tapi jika tidak terdafar maka pertanggungjawabannya menjadi bias. Ini menjadi persoalan meskipun tetap bisa dilakukan upaya hukum juga. Namun, ‘bola’ ada di Dewan Pers untuk memberi sanksi tegas,” paparnya.

Demi penyelenggaraan pilkada yang sukses, BIN uga telah memetakan dan mengantisipasi daerah zona merah penyebaran Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada.

Pemetaan ini berguna untuk dilakukan protool kesehatan yang ketat demi menghindari lonjakan kasus Covid-19.

“Kami melakukan pemetaan ini seiring dengan permintaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ikut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan di 270 Kabupaten/Kota Provinsi,” jelas Wawan.

Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved