Breaking News:

Partai Demokrat Setuju Rencana Anies Jual Saham Bir Delta, Segera Surati Pimpinan DPRD DKI

Fraksi Demokrat akan ikut mengirim surat usulan pembahasan penjualan saham PT Delta Djakarta ke pimpinan dewan.

Facebook/Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali membagikan potret saat ia menikmati kuliner di sebuah warung nasi rawon khas Jawa Timur, Selasa (23/3/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menjual saham bir PT Delta Djakarta.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menilai keputusan Anies sudah tepat. Saat ini, tinggal bagaimana divestasi saham bir tersebut dilakukan secara profesional.

"Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," kata Mujiyono dalam keterangannya, Sabtu (3/4/2021).

Lantaran setuju dengan rencana Pemprov DKI, Mujiyono menyebut fraksinya di DPRD yakni Partai Demokrat akan mengikuti jejak fraksi lainnya.

Fraksi Demokrat akan ikut mengirim surat usulan pembahasan penjualan saham PT Delta Djakarta ke pimpinan dewan.

Baca juga: Terganjal Sikap Sepihak Ketua DPRD DKI, PKS Minta Anies Pakai Diskresi JUal Saham Delta Djakarta

Baca juga: Ini Reaksi Anies Saat Ditanya soal Rencana Penjualan Saham Perusahaan Bir PT Delta

"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan karena itu kan hak politik fraksi yang ada di Dewan," tegasnya.

Diketahui Pemprov DKI memegang saham bir PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen yang sudah dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin.

Gubernur Anies Baswedan kemudian berencana melakukan divestasi kepemilikan tersebut sejak tahun 2018.

Namun sejak pengajuan pertama disampaikan ke pimpinan DPRD DKI hingga hari ini, surat tersebut sama sekali tak dibalas.

Sekretaris Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi menerangkan sejak 2018 hingga awal Maret 2021, pihaknya sudah 4 kali menyurati pimpinan DPRD DKI soal kajian penjualan saham bir PT Delta Djakarta.

Tapi upaya Pemprov DKI bertepuk sebelah tangan. Pasalnya sampai sekarang surat tersebut tak kunjung dibalas. Padahal pihak Pemprov DKI sudah memiliki dua hasil kajian dari rencana penjualan saham itu.

"Empat kali. Surat pertamanya, Mei 2018. Yang kedua, Januari 2019, yang ketiga, Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," kata Riyadi kepada wartawan, Jumat (5/3/2021) lalu.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved