Breaking News:

Mudik Lebaran 2021

Ketua DPRD DKI Usul SPBU di Jalur Mudik Ditutup

Untuk mengurangi warga yang nekad mudik, pemerintah bisa dengan cara menutup SPBU. Kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa kemana-

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020). 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa larangan mudik harus terus digencarkan.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang nekad pulang kampung, meski telah ada larangan mudik dari 6-17 Mei 2021.

Kalau perlu kata Prasetio pemerintah menutup SPBU yang berada di jalur mudik.

"Untuk mengurangi warga yang nekad mudik, pemerintah bisa dengan cara menutup SPBU. Kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa kemana-mana," kata Prasetio saat dihubungi, Jumat, (23/4/2021).

SPBU kata Prasetio hanya dibuka bagi kendaraan yang mendapat pengecualian seperti yang tertera pada  Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.

Diantaranya kata dia yakni kendaraan logistik: Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara; Kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI/POLRI;  Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; Kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah; kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga inti yang akan mendampingi;  dan lainnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Larangan Mudik Hasil dari Pembelajaran Lonjakan Kasus di India

"Jadi SPBU nantinya dijaga petugas. Kendaraan pribadi yang tidak mendapat pengecualian, tidak akan dilayani pengisian bahan bakar kendaaraan," tutur Prasetio.

Selain itu, Pras sapaan karibnya mendorong ketegasan petugas lapangan diseluruh titik penyekatan.

Menurutnya konsistensi petugas dalam menegakan aturan sangat penting sebagai upaya pencegahan.

"Dengan begitu saya harapkan tidak ada lagi istilahnya negosiasi di jalan. Semua harus tegas dengan sanksi yang telah ditentukan," ungkapnya.

Dengan demikian,  Pras meyakini masyarakat tidak akan nekad pulang kampung. Kalaupun ada, kata dia, jumlahnya sangat kecil.

Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, meski ada larangan mudik masih ada 11 persen masyarakat yang nekad pulang kampung. Angka tersebut setara dengan 27 juta orang.

Menurut Politikus PDIP tersebut, kepatuhan terhadap larangan mudik menjadi kunci dalam penanganan Covid-19.

Ia mengatakan saat ini penyebaran Covid-19 sudah melandai, dan sektor ekonomi sedang dalam perbaikan. Jangan sampai kata dia, mudik menyebabkan lonjakan kasus yang berdampak pada terhambatnya pemulihan ekonomi.

"Kan sudah ada contohnya di negara lain, lengah sedikit kasus Covid-19 terus melonjak, akibatnya ekonomi menjadi berantakan. Jangan sampai kejadian seperti di India terjadi di Indonesia," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved