Breaking News:

Penanganan Covid

Klaster Perkantoran Meroket, Pemprov DKI Kesulitan Terapkan Full WFH

Untuk meminimalisir peningkatan kasus Covid-19 pada klaster perkantoran, penerapan WFH perlu diperketat.

WARTAKOTA/Nur Ichsan
Ilustrasi: ATURAN ASN MASUK KANTOR - Beginilah suasana di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Rabu (6/1/2021). Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, menerapkan aturan bagi ASN, hanya 25 persen yang bisa masuk kantor, dan sisanya yang 75 persen WFH di rumah. Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik dengan sesama pegawai, selain itu juga untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19 di wilayah ini yang kini kembali menjadi xona merah. Meski demikian pelayanan kepada masyarakat masih berjalan dengan normal. (WARTAKOTA/ *** Local Caption *** Pemkab Tangerang Terapkan 25 persen ASN Yang Boleh Masuk Kantor 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melonjaknya kasus terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19) pada klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta dalam sepekan terakhir, disebut karena pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang mulai longgar.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menjelaskan saat ini pandemi Covid-19 belum terkendali, sehingga penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk terus menerapkan kebijakan WFH dibandingkan Work From Office (WFO).

Menurutnya, karyawan yang telah divaksin pun masih berpotensi terpapar Covid-19.

Sehingga untuk meminimalisir peningkatan kasus Covid-19 pada klaster perkantoran, penerapan WFH perlu diperketat.

"Makanya ini harus dipahami bahwa situasi pandemi ini kan belum terkendali, jadi yang namanya WFH itu bukan karena sudah divaksin (kemudian) masuk semua, tidak begitu, WFH ini terutama untuk pekerjanya yang memang bisa dari rumah, tidak diperlukan kehadirannya ke kantor," ujar Dicky, kepada Tribun, Senin (26/4/2021).

Dicky kembali menegaskan bahwa karyawan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah divaksin pun masih memiliki risiko besar untuk terpapar virus ini.

Baca juga: Aturan Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan 2021, Ini Ketentuan untuk WFO dan WFH

Sehingga WFH menjadi salah satu langkah terbaik dalam menekan lonjakan Covid-19.

"Apalagi orang itu walaupun sudah divaksin (tapi masih) masuk kategori risiko tinggi ya, tetaplah WFH," kata Dicky.

Oleh karena itu, kebijakan untuk meminta karyawan untuk WFO diharapkan dipertimbangkan kembali. Ini tidak hanya berlaku bagi perkantoran swasta saja, namun juga Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Ini yang saya kira harus dievaluasi, ini bukan hanya bicara Jakarta ya, semua perkantoran yang ada di Jakarta, Kementerian dan Lembaga itu juga sama," jelas Dicky.

Halaman
123
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved