Breaking News:

Soal Polemik Jalur Sepeda, Pengamat Nilai Pemprov DKI Jakarta Kurang Komunikasi

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai Pemerintah DKI Jakarta kurang komunikasi dan sosialisasi terkait jalur sepeda permanen.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi: Pesepeda melintas di jalur khusus sepeda di Jalan Sudirman Jakarta, Sabtu (5/6/2021). Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan istimewa untuk pesepeda road bike seperti membolehkan melintasi JLNT diakhir pekan dan road bike dapat melintas pada jalur kendaraan bermotor di luar jalur sepeda yang telah tersedia Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin-Jumat, mulai pukul 05.00-06.30 WIB. TRIBUNNEWS/ HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai Pemerintah DKI Jakarta kurang komunikasi dan sosialisasi terkait jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, sehingga menimbulkan polemik.

Padahal kata dia, maksud dibuatnya jalur sepeda tersebut baik menjadikan sepeda alat transportasi.

"Ini sebenarnya baik, tapi komunikasi dan sosialisasinya saja yang kurang, sehingga jadi polemik memicu keluhan masyarakat, sampai mau dibongkar polisi," kata dia kepada Tribunnews.com, Jumat (25/6/2021).

Polemik jalur sepeda tersebut muncul karena menyamakan antara sepeda roadbike untuk olahraga dan sepeda untuk transportasi.

Pemprov DKI Jakarta, kata Trubus seharusnya gencar mensosialisasikan penggunaan Jalur Sepeda untuk transportasi.

Baca juga: Mengurai Polemik Jalur Sepeda

Sementara penggunaan roadbike di tempat olahraga.

"Tapi ini malah seakan dibiarkan begitu saja, buat jalur tapi kampanye menggunakan sepeda untuk transportasi kurang," katanya.

Trubus menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan kepolisian mengenai rencana pembongkaran jalur sepeda tersebut.

Apabila tujuannya menjadikan alat transportasi maka perbaiki jalur dan kebijakannya.

Baca juga: Fadli Zon Tak Setuju Jalan Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar: Sudah Bagus

Sebelumnya, isu pembongkaran jalur sepeda di jalan-jalan utama Ibukota mengemuka setelah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri (16/6/2021), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem meminta Kapolri membongkar jalur sepeda yang dibangun Pemda DKI dengan alasan menciptakan diskriminasi antar pengguna sepeda yang berbeda.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” ujar Sahroni.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved