Breaking News:

Virus Corona

Singgung Sanksi Penjara di Revisi Perda Covid DKI, Fraksi Nasdem: Presiden Mintanya Humanis

Fraksi Nasdem DPRD DKI singgung Anies dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan kepada awak media saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (11/7/2021). Dengan mengangkat tema #SerbuanVaksinasi, kegiatan tersebut diikuti oleh ribuan warga. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyinggung usulan Gubernur Anies Baswedan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Wibi menyebut saat ini masyarakat tengah dalam keadaan krisis dan tekanan akibat pandemi yang tak jelas kapan berakhirnya.

Namun di tengah situasi tersebut, Anies dan jajarannya malah berkeinginan menghadirkan bahasa ancaman dalam revisi Perda.

"Hari ini adalah kita di tengah krisis atau di tengah pressure yang dialami masyarakat kita menghadirkan kembali bahasa-bahasa ancaman," kata Wibi kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Heboh Tabung Oksigen Palsu Gemparkan Tulungagung, Polda Jatim Tancap Gas Turun Tangan

Wibi menyebut Pemprov DKI mestinya mengkaji lebih dalam apakah pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelanggaran prokes sesuai dengan sosial budaya rakyat Indonesia atau tidak. 

Mengingat Presiden Joko Widodo, lanjut Wibi, telah menginstruksikan bahwa penegakan hukum di masa pandemi atau PPKM harus mengedepankan sikap humanis ketimbang represif.

"Harus kita mengkaji lebih dalam bagaimana sosio kultur kita pada saat ini apakah tepat kita membahas ini pada saat kondisi saat ini, atau memang ada hal persuasif yang bisa kita kedepankan yang sesuai dengan arahan presiden itu sendiri," terang Wibi.

"Bahwa presiden sudah mengarahkan kita lebih humanis, ya kita lakukan cara - cara humanis. Tapi bahwa hari ini kita bicarakan diksi pidana tentunya ini adalah bahasa yang represif, itu kekhawatiran saya," tutur dia.

Baca juga: Video Viral Petugas Penyalur BST Nangis Dimarahi dan Dibentak Warga, Bu Lurah Aren Jaya Bersuara

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Dalam draf revisi Perda tersebut, Anies menambah Pasal 32A dan 32B untuk mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved