Breaking News:

Tak Hanya PT Sentul City, Warga Bojong Koneng juga Laporkan Kepolisian dan BPN Bogor ke Komnas HAM 

Puluhan warga Desa Bojong Koneng didampingi kuasa hukumnya turut melaporkan pihak Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor terka

Rizki Sandi Saputra
Puluhan warga Bojong Koneng saat mendatangi Komnas HAM didampingi kuasa hukumnya guna melaporkan PT Sentul City soal sengkarut sengketa tanah, Selasa (28/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan warga Desa Bojong Koneng didampingi kuasa hukumnya turut melaporkan pihak Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor terkait kasus sengketa lahan yang terjadi di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, ke Komnas HAM.

Kuasa Hukum Warga Bojong Koneng Alghiffari Aqsa mengatakan, pelaporan ini dilakukan karena seluruh pihak yang disebutkan itu turut secara tidak langsung dalam penggusuran paksa yang dialami warga oleh PT Sentul City.

"Jadi tidak hanya Sentul City saja, tetapi seluruh instrumen negara yang terkait permasalahan ini kita laporkan kepada Komnas HAM," kata Alghiffari kepada awak media, Selasa (28/9/2021).

Menurut Ghiffar, dalam sengkarut sengketa lahan ini Kementerian ATR/BPN dalam hal ini BPN Kabupaten Bogor bertanggung jawab terhadap penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Sentul City tanpa prosedur yang sah. 

Dirinya juga menilai adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan SHGB kepada salah satu korporasi besar di wilayah Bogor itu.

Hal itu dikarenakan, SHGB tersebut tiba-tiba keluar tanpa sepengetahuan warga ataupun dikonsultasikan kepada warga setempat. 

BPN Kabupaten Bogor juga kata Ghiffar, tidak pernah berkomunikasi langsung dan melihat masyarakat yang notabenenya sudah lebih dahulu menempati dan mengelola lahan tersebut.

"Komnas HAM punya wewenang juga untuk memproses itu. Bahwa pelaku pelanggar HAM itu tidak hanya swasta tapi juga aparatur negara," tegasnya.

Baca juga: Laporkan Sentul City ke Komnas HAM, Warga Bojong Koneng: Ini Bukan Perkara Rocky Gerung Saja

Sedangkan untuk pelaporan terhadap pihak kepolisian ke Komnas HAM, Ghiffar mengatakan hal ini dikarenakan adanya pengabaian perlindungan hukum kepada warga setempat yang mengalami tindak kekerasan.

Perlakuan kekerasan itu terjadi saat adanya penggusuran secara paksa yang dilakukan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved