Breaking News:

LBH Jakarta Serahkan Rapor Merah ke Anies, Pemprov DKI: Kami Terbuka dengan Kritik

LBH Jakarta menyerahkan rapor merah 4 tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan ke Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/10/2021).

Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Asisten Pembangunan Pemprov DKI, Sigit Wijatmoko. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LBH Jakarta menyerahkan rapor merah 4 tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan ke Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/10/2021).

Pemprov DKI Jakarta menyatakan terbuka atas kritik dari pihak manapun.

"Saya sampaikan kepada mereka bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka akan kritik," kata Asisten Pembangunan Pemprov DKI Sigit Wijatmoko di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Sigit menjelaskan kedatangan LBH Jakarta yang menyampaikan laporan rapor merah tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi warga kepada pemerintah.

"Kami semua memberikan kesempatan dan memfasilitasi semua warga untuk menyampaikan (kritik)," terang dia.

Baca juga: LBH Jakarta Beri Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies di Ibu Kota, Ini 10 Poin Kritiknya

Berkenaan rapor merah dari LBH Jakarta yang berisi 10 poin catatan kritis dan 9 tuntutan, Sigit menyatakan Pemprov DKI akan mempelajari rekomendasi tersebut dan segera memberikan jawabannya.

"Terhadap rekomendasi yang diberikan, ada 10 hal yang menjadi cermatan LBH, dan 9 rekomendasi, yang akan kami pelajari untuk sesegera mungkin kami berikan respon dan klarifikasi," ucap Sigit.

"Kami memandang LBH Jakarta adalah pribadi yang obyektif, karenanya kami tidak ingin berpolemik dengan apa yang digagas LBH," sambungnya.

Sebelumnya memberi 10 catatan kritis meliputi buruknya kualitas udara di Jakarta, sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi, penanganan banjir, serta penataan kampung kota yang belum partisipatif.

Kemudian, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta, penanganan pandemi yang dinilai masih setengah hati, penggusuran paksa yang masih menghantui warga ibu kota, reklamasi yang masih berlanjut, serta belum adanya bentuk intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalah yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved