Breaking News:

2 Tahun Jokowi & Maruf Amin

Jalan Medan Merdeka Selatan jadi Merah, Ribuan Buruh dan Mahasiswa Kumpul di Depan Balai Kota DKI

Massa aksi yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tepat di depan Balai Kota DKI, Kamis

Danang Triatmojo
Massa aksi yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tepat di depan Balai Kota DKI, Kamis (28/10/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tepat di depan Balai Kota DKI, Kamis (28/10/2021).

Sejumlah pihak kepolisian menyiagakan personelnya di sepanjang depan pagar kantor Anies Baswedan tersebut.

Dalam orasinya, orator yang berdiri di atas mobil komando mengatakan bahwa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin telah gagal menyejahterakan rakyatnya.

"Kita nyatakan bahwa rezim Jokowi-Ma'ruf Amin telah kacau menyejahterakan rakyat," kata orator di lokasi.

Adapun massa aksi ini berasal dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). 

Ruas Jalan Medan Merdeka Barat ditutup seraya ada aksi oleh aliansi Buruh dan Mahasiswa,Kamis (28/10/2021).
Ruas Jalan Medan Merdeka Barat ditutup seraya ada aksi oleh aliansi Buruh dan Mahasiswa,Kamis (28/10/2021). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Nantinya, massa aksi yang berkumpul di depan Balai Kota DKI akan bergerak menuju kawasan Istana Negara.

Namun berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Jalan Medan Merdeka Barat tepatnya di kawasan Patung Kuda, ditutup aksesnya oleh pihak kepolisian.

Baca juga: Aliansi Buruh dan Mahasiswa Bergerak ke Arah Istana, Polisi Tutup Ruas Jalan Medan Merdeka Barat

Dalam aksinya kali ini, massa aksi akan berfokus pada evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Setidaknya ada 13 tuntutan yang mereka suarakan, antara lain mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, hingga meminta pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved