BBM Bersubsidi

Demo di Patung Kuda Memanas, Mahasiswa Sindir Polisi: Nakal Boleh, Sambo Jangan

Seorang orator lalu mengingatkan aparat kepolisian agar tak melakukan tindakan represif terhadap masa aksi.

Fersianus Waku
Demonstrasi mahasiswa yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sempat memanas pada Jumat (30/9/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demonstrasi mahasiswa yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sempat memanas pada Jumat (30/9/2022).

Pantauan Tribunnews.com, demonstrasi sempat memanas ketika mahasiswa hendak memblokade jalan.

Aksi mahasiswa pun langsung dihadang aparat kepolisian hingga terjadi dorong-dorongan.

Saat situasi memanas, mahasiswa lalu menyanyikan yel-yel yang bernada sindiran kepada polisi.

"Nakal boleh, Sambo jangan," teriak massa aksi diulang berkali-kali.

Seorang orator lalu mengingatkan aparat kepolisian agar tak melakukan tindakan represif terhadap masa aksi.

"Pak polisi, jangan (represif)," teriak seorang orator dari atas mobil komando.

Baca juga: RESMI Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri, Penampilan Istri Ferdy Sambo Disorot

Sebelumnya, Koordinator Bidang Sosial-Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang menjelaskan, aksi kali ini membawa enam isu, selain ihwal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami dari BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI Kerakyatan, dan berbagai elemen lain akan melaksanakan aksi nasional bertajuk 'Puncak Pengkhianatan Rezim'," kata Melki dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).

Adapun, enam isu yang akan disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, yaitu.

Pertama, dikebutnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah.

Kedua sampai empat, tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang kerap ditemui di Indonesia.

Baca juga: Demo Ricuh, Aksi Saling Dorong serta Adu Mulut Antara Mahasiswa dan Polisi

Kelima, Pendidikan di Indonesia dinilai belum menemui kata demokratis dan terbuka untuk semua orang.

"Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan," ujar Melky.

Terakhir, pemerintah dianggap telah memberangus demokrasi melalui upaya-upaya penundaan pemilihan umum (Pemilu), dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," tutur Melki.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved