Kontribusi Pajak Alat Berat, Dorong Infrastruktur Jakarta Makin Maju

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah pesatnya pembangunan fasilitas publik, infrastruktur transportasi, hingga kawasan permukiman, keberadaan alat berat seperti ekskavator, buldoser, hingga forklift memegang peranan penting. Peralatan ini membantu mempercepat pekerjaan konstruksi dan memastikan proyek berjalan efisien serta aman. 

Selain menjadi tulang punggung aktivitas pembangunan, penggunaan alat berat juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah melalui pemungutan Pajak Alat Berat (PAB). Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Jakarta.

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alat berat diartikan sebagai alat yang digunakan pada proyek berskala besar untuk menggali, memecah, dan memindahkan tanah dan material lain.

Nah, perlu diketahui, Pajak Alat Berat (PAB) merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi, industri, pertambangan, dan sektor lainnya. Berbeda dari kendaraan bermotor, alat berat tidak digunakan di jalan umum, sehingga memiliki pengaturan pajak tersendiri yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Pajak dan Retribusi: Dua Pilar Utama Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Dasar Hukum dan Implementasi

Pajak Alat Berat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak ini tidak dikenakan terhadap kendaraan yang beroperasi di jalan umum, karena alat berat umumnya digunakan di area proyek atau lokasi terbatas.

Manfaat Pajak Alat Berat

Dengan penerapan Pajak Alat Berat, pemerintah daerah maupun masyarakat luas bisa memperoleh sejumlah manfaat strategis, diantaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari PAB menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengembangan program sosial dan lingkungan.

2. Mewujudkan Keadilan Fiskal

Pajak ini menciptakan kontribusi yang lebih proporsional dari sektor industri dan konstruksi, yang selama ini memanfaatkan alat berat dalam skala besar. Dengan demikian, beban pembangunan daerah dapat terbagi lebih adil antar sektor.

3. Menertibkan Administrasi Kepemilikan

Melalui kewajiban registrasi dan pendataan alat berat, pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih akurat mengenai jumlah dan distribusi alat berat di wilayah Jakarta. Hal ini mendukung pengawasan kegiatan usaha serta kebijakan keselamatan dan tata ruang.

4. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Dana dari PAB dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, serta penguatan kebijakan lingkungan.

Kontribusi untuk Ibu Kota

Dengan memberlakukan Pajak Alat Berat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sektor usaha, tanpa membebani masyarakat secara langsung. 

Partisipasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak ini turut berperan dalam mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mewujudkan Jakarta yang semakin tertib, modern, dan berkelanjutan.