Harga BBM Naik
Pendemo Bawa Poster Candaan Bertuliskan 'Tutorial Menggulingkan Prabowo-Gibran', Ini Maksudnya
Kata menggulingkan dalam hal ini bukan merupakan arti yang sebenarnya. Melainkan hanya gambar guling dengan sarung bergambar Prabowo-Gibran
Ringkasan Berita:
- Aksi mahasiswa di MH Thamrin diblokade polisi, diikuti warga dan pengemudi ojek daring.
- Massa membawa poster satire mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran, memicu perhatian para pengendara sekitar.
- Mereka menuntut perbaikan ekonomi, penghentian MBG, dan pengurangan pemborosan anggaran negara.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat akibat diblokade aparat kepolisian pada Jumat (12/6/2026) sore.
Pantauan wartawan Tribunnews.com di lokasi, selain mahasiswa, ada juga warga lain hingga pengemudi ojek online (ojol) yang ikut bergabung.
Mereka terlihat membawa sejumlah atribut mulai dari bendera dan organisasi mahasiswa hingga poster-poster yang berisikan sindiran ejekan sarkas kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Misalnya poster sarkas yang bertuliskan 'Tutorial menggulingkan Prabowo'.
Namun kata menggulingkan dalam hal ini bukan merupakan arti yang sebenarnya. Melainkan hanya gambar guling dengan sarung bergambar Prabowo-Gibran.
Selain itu, terlihat pula poster lainnya yang berisi gambar sebuah kardus berfoto Prabowo-Gibran. Dalam poster itu bertuliskan 'Ya Allah mau retur (se)paket ini'.
Kemudian, ada pula karakter kartun Presiden Prabowo yang bertuliskan "Gemoy buat kamera, gawat buat rakyat".
Tak hanya itu, ada juga spanduk yang mengajak kepada para pengendara untuk membunyikan klakson jika sudah tidak suka dengan pemerintah.
Merespon spanduk itu, suasana pun menjadi ricuh akibat suara klakson yang saling bergantian dari sepeda motor dan mobil yang melintas ke arah Senayan.
Tuntutan Mahasiswa
Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.
Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Symphati Dimas mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dia menyebut mahasiswa memandang Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius yang belum mendapatkan solusi memadai dari pemerintah.
"Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar," ujarnya.
Dimas menjelaskan, konsolidasi yang digelar sebelumnya diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat.
Di antaranya seluruh BEM fakultas se-UI, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), serta Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Baca juga: Aksi Mahasiswa UNJ Jakarta Bermain Bola dengan Anak-anak di Tengah Demonstrasi
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yakni di antaranya:
1. Mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
3. Menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil.
5. Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.