Majelis Perwakilan Rakyt Republik Indonesia

Mahasiswa IAIN Purwokerto Menimba Ilmu Tata Negara di MPR

Sebanyak 70 mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, IAIN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan didampingi oleh 2 pembimbing

Mahasiswa IAIN Purwokerto Menimba Ilmu Tata Negara di MPR
MPR-RI
70 mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, IAIN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah melakukan kegiatan untuk memperdalam ilmu di bangku kuliah adalah di MPR 

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 70 mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, IAIN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan didampingi oleh 2 pembimbing selama beberapa hari melakukan study tour ke Jakarta. Salah satu tempat di ibu kota untuk melakukan kegiatan untuk memperdalam ilmu di bangku kuliah adalah di MPR.

Rombongan yang datang ke Jakarta dengan menggunakan bus itu tiba di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 28 November 2019.

Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, Muhammad Fuad Zain; langsung disambut oleh Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah; dan Plt. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Budi Muliawan.

Fuad Zain saat berada di Ruang GBHN, Lt.3, Gedung Nusantara V, mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Setjen MPR yang  telah menerima rombongan IAIN dengan mewah dan ramah.

Baca: Suhendra: MPR Harus Belajar dari Tragedi Hongkong

“Serta mendapat buku-buku sosialisasi”, ujarnya. Diungkapkan, kedatangan mereka ke MPR adalah menimba ilmu hukum tata negara, khususnya kedudukan MPR, setelah amandemen UUD Tahun 1945. “Mudah-mudahan kunjungan ini bisa bermanfaat”, harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah menjelaskan kedudukan UUD setelah diamandemen. Dikatakan sebelum UUD diamandemen, di dalamnya ada 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat. Selepas diamandemen, UUD memiliki 21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat. Amandemen menurut Siti Fauziah tidak hanya membuat isi UUD berubah namun juga membuat kedudukan MPR tak seperti dahulu lagi.

Dipaparkan, MPR sebelum diamandemen merupakan lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi, pada waktu itu, Presiden dipilih oleh MPR. “Juga menetapkan haluan negara”, ujarnya. Setelah diamandemen, lembaga ini dikatakan setara dengan lembaga negara lain seperti DPR, DPD, KY, MK, MA, BPK, dan Presiden.

“Presiden sekarang tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat”, paparnya. Meski demikian MPR masih memiliki kewenangan tertinggi yakni mengubah UUD. “MPR juga punya wewenang melantik Presiden dan bisa memakzulkan Presiden bila melanggar hukum”, ujar perempuan yang akrab dipanggil Bu Titik itu.

Baca: Jazilul Fawaid: Warganet Agar Sebarkan Nilai-Nilai Empat Pilar

 
Kepada mahasiswa yang berjaket hijau, Siti Fauziah menyebut anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. “DPR merupakan representasi partai politik”, ungkapnya. “Sedang DPD representasi perwakilan daerah”, tambahnya.

Terkait DPD, Siti Fauziah mengatakan sebelum UUD diamandemen, perwakilan di MPR diwakili oleh utusan golongan dan daerah. “Sekarang di MPR utusan itu diwakili oleh DPD”, ucapnya. Anggota DPD menurutnya masing-masing provinsi 4 orang, sama, tidak tergantung besar dan kecilnya provinsi.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved