Komnas HAM: Tewasnya Syaifulah Kemunduran Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua Komnas HAM, Nur Kholis menuturkan bahwa kematian tidak wajar yang menimpa kepala biro Kalimantan Timur harian Kompas, M Syaifulah merupakan kemunduran demokratisasi di Indonesia.

"Saya tidak bisa membayangkan mau jadi apa negara ini tanpa orang-orang yang mau mendedikasikan hidunya untuk kepentingan rakyat," tutur Nur Kholis usai menemui sejumlah orang tua murid korban pelanggaran HAM oleh pihak sekolah, di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/07/2010).

Menurutnya, orang-orang yang bersedia mendedikasikan kehidupannya kepada masyarakat seperti M.Sayfulah masih dibutuhkan oleh negeri ini, pasalnya masih banyak hal yang harus diungkap dari Indonesia.

"Di negara ini orang-orang yang bekerja seperti itu belum mendapat perlindungan maksimal dari negara, dan rentan akan tindakan represif," kata Nur Kholis.

Kasus seperti M.Syaifulah dan kasus penganiayaan yang menimpa aktivis ICW beberapa pekan lalu, Tama S. Langkun menurut Nur Kholis adalah alasan yang tepat untuk segera meloloskan undang-undang mengenai "human right defender".

Pun jika undang-undang tersebut terlalu lama diloloskan, menurut Nur Kholis presiden  sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk langsung menunjuk Kapolri, agar menangani perlindungan terhadap "human right defender".

"Presiden harus memandang permasalahan ini lebih dalam lagi, bukan hanya masalah nyawa, tetapi masalah kemunduran demokratisasi," pungkasnya.