Perlu Ada Badan Setingkat Menteri Khusus Mengurusi TKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepuluh Kementerian di luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang didalam tugasnya juga mengurusi persoalan tenaga kerja diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dinilai hanya menagih soal pagu anggaran tanpa melakukan kerja efektif menangani permasalahan Tenaga Kerja Indonesia khususnya yang berada di luar negeri.

Dana sebanyak 3 triliun rupiah dari sepuluh Kementerian tersebut diduga tidak dimanfaatkan dengan baik dalam gunanya mengurusi masalah pekerja-pekerja migran.

"Anggaran hanya habis menjalankan birokrasi, kalau semua ditotal, di luar depnaker, anggaran TKI berjumlah 2 hingga triliun rupiah, " ujar Analis Kebijakan Publik LSM Migrant Care, Wahyu Susilo saat ditemui usai acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/8/2010).

Sudah saatnya, menurut Wahyu pemerintah sudah seharusnya membentuk badan khusus setingkat menteri yang menyatukan seluruh seksi-seksi tiap-tiap departemen atau kementerian untuk segera melakukan pembenahan urusan-urusan TKI.

"Di Filipina di departemen perburuhan ada badan khusus,badan para pekerja migran,atau disini setara Menteri yang diurusi Wakil Menteri entah dari Kemenakertrans atau Kemenlu,"jelasnya.

Wahyu juga berpendapat, fungsi-fungsi dari BNP2TKI juga dianggap kurang optimal mengurusi masalah-masalah Tenaga Kerja Indonesia. Sebab, lembaga itu masih setingkat Dirjen dan belum memiliki kewenangan yang luas.

"BNP2TKI posisinya setengah-setengah baru setingkat Dirjen, kita inginnya satu pintu, " jelasnya.

Badan tersebut nantinya akan mengurusi perlindungan buruh migran,  diplomasi dan kekonsuleran.

"Juga bisa dilakukan konsolidasi-konsolidasi anggaran, mana yang lebih penting, " tandasnya.