Bencana Wasior
Kemiskinan Menjadi Pemicu Kerusakan Lingkungan
Faktor kemiskinan adalah salah satu pemicu dari rusaknya lingkungan, sehingga akhirnya dapat menyebabkan
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
google.maps
Posisi Wasior di Papua Barat yang mengalami banjir bandang, Selasa (5/10/2010)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Faktor kemiskinan adalah salah satu pemicu
dari rusaknya lingkungan, sehingga akhirnya dapat menyebabkan bencana
alam yang menimbulkan jatuhnya korban. Seperti yang terjadi pada Senin
lalu (04/10/2010) di Wasior,
Hal itu dituturkan oleh, Ketua Konsorsium Pengurangan Resiko Bencana, Dadang Sudarja, Talkshow Polemik Radio Trijaya, dengan tema "bencana alam mengancam" di Warung Daun, Jln. Cikini Raya no 26, Jakarta Pusat, Sabtu, (09/10/2010).
Kemiskinan telah membuat sebagian masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan, dengan menghalalkan cara-cara yang kurang bijak. Hal itu juga terjadi hingga tataran pemerintahan daerah.
Menurut Dadang, kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah sudah cukup berpihak kepada konservasi lingkungan. Namun pemerintah daerah terkadang mengabaikan kebijakan tersebut, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kurang ramah lingkungan.
Senada dengan Dadang, Direktur Eksekutif WALHI, Berry Nahdian Furqan, juga menganggap pemerintah Pusat dan Daerah belum sinergis dalam menjalankan kebijakan berorientasi lingkungan, menurutnya
perangkat hukum yang ada masih kurang.
Selain itu, Bery juga berpendapat bahwa klausul-klausul yang ada juga masih belum berpihak, salah satunya Undang Undang Mineral dan batu bara (Minerba) yang tidak menghargai rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.
"Karena (dalam UU tersebut) warga tidak dikaitkan dalam eksploitasi daerah, bahkan siapapun yang menghalang-halangi dapat dipidana, padahal banyak sekali rakyat yang dirugikan karena pencemaran lingkungan," tutur Bery.
Hal itu dituturkan oleh, Ketua Konsorsium Pengurangan Resiko Bencana, Dadang Sudarja, Talkshow Polemik Radio Trijaya, dengan tema "bencana alam mengancam" di Warung Daun, Jln. Cikini Raya no 26, Jakarta Pusat, Sabtu, (09/10/2010).
Kemiskinan telah membuat sebagian masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan, dengan menghalalkan cara-cara yang kurang bijak. Hal itu juga terjadi hingga tataran pemerintahan daerah.
Menurut Dadang, kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah sudah cukup berpihak kepada konservasi lingkungan. Namun pemerintah daerah terkadang mengabaikan kebijakan tersebut, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kurang ramah lingkungan.
Senada dengan Dadang, Direktur Eksekutif WALHI, Berry Nahdian Furqan, juga menganggap pemerintah Pusat dan Daerah belum sinergis dalam menjalankan kebijakan berorientasi lingkungan, menurutnya
perangkat hukum yang ada masih kurang.
Selain itu, Bery juga berpendapat bahwa klausul-klausul yang ada juga masih belum berpihak, salah satunya Undang Undang Mineral dan batu bara (Minerba) yang tidak menghargai rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.
"Karena (dalam UU tersebut) warga tidak dikaitkan dalam eksploitasi daerah, bahkan siapapun yang menghalang-halangi dapat dipidana, padahal banyak sekali rakyat yang dirugikan karena pencemaran lingkungan," tutur Bery.
