PAN Pilih Pendekatan Kultural

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menengahi polemik keistimewaan Yogyakarta, Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan pendekatan kultural. Pendekatan kultural dibutuhkan lantaran menyangkut posisi orang nomor wahid di Yogyakarta.

"Kita penting melakukan pendekatan kultural karena terkait Sultan," kata Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/1/2011).

Pendekatan kultural, menurutnya, akan meredakan tensi politik masyarakat Yogyakarta daripada menggunakan cara-cara prosedural yang formalistik.

"Jangan kita terjebak kepada penyelesaian prosedural yang formalistik," katanya.

Sekretaris Fraksi PAN ini menegaskan, jurus pendekatan kultural disampaikan dalam pertemuan kerabat koalisi partai politik pendukung pemerintahan SBY-Boediono atau yang biasa dikenal Sekretariat gabungan (Setgab) koalisi.

"Kalau di setgab, kita rekomendasikan penyelesaian tidak prosedural," jelasnya seraya menyatakan, pihaknya telah menerima masukan dari DPD.

"Kita sudah dapat masukan dari DPD-DPD. Itu menjadi pertimbangan penting buat fraksi PAN," imbuhnya.

Ketika disinggung apakah RUU Keistimewaan Yogyakarta bakal dibongkar, Teguh menjanjikan akan ada pengkritisan RUUK Yogyakarta.

"Sebagai suatu usulan pemerintah ya kita persilahkan. Nanti kita kritisi di DPR," sergahnya.