Alumni Mesir Minta Mubarak Tidak Gunakan Kekerasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah alumni universitas Mesir yang berada di Indonesia bersama komponen masyarakat lainnya meminta agar Presiden Mesir Husni Mubarak tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk meredam aksi unjuk rasa yang marak beberapa hari terakhir.

Pernyataan itu disampaikan ketika para alumni Mesir yang tergabung dalam Masyarakat Dunia Untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Wisdoms) melakukan aksi damai di Bundaran HI Jakarta, Senin (31/1/2011) siang.

"Kami sangat prihatin dengan banyaknya korban yang jatuh dalam aksi unjuk rasa di Mesir," jelas DR Agus Setiawan, Koordinator Wisdoms.

Sebelum melakukan aksi di bundaran HI, Agus Setiawan bersama sejumlah pengurus Wisdoms mendatangai Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jakarta guna menyampaikan keperihatinan atas pergolakan di Mesir. Pernyataan yang sama juga disampaikan ke Kedutaan Mesir di Jakarta.

Agus Setiawan, yang juga pengamat Timur Tengah menyatakan, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia agar melakukan langkah-langkah nyata guna mencegah terjadinya tindak kekerasan di Mesir khususnya, dan sejumlah negara di jazirah Arab lainnya yang tengah dilanda aksi unjuk rasa besar-besaran.

"Kami memuji pernyataan Presiden yang meminta pemerintah Mesir untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menangani kasi unjuk rasa," kata Agus.

Namun, kata Agus, Wisdoms menginginkan ada langkah-langkah konkret dari pemerintah Indonesia terkait dengan makin kerasnya sikap pemerintah Mesir terhadap para peserta unjuk rasa. Ribuan orang menjadi korban sikap represif pemerintah Mesir. Seratus orang lebih meninggal dunia.

"Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India, Indonesia harusnya mendukung aksi rakyat Mesir yang meminta demokratisasi dalam pemerintahannya," jelas Agus.

Agus juga sangat prihatin dengan sikap pemerintah Mesir yang membungkam media, dan menutup akses informasi. Sehingga baik media Mesir maupun media internasional kurang memiliki akses untuk memberitakan apa yang terjadi di Mesir saat ini.

"Kami mengutuk sikap pemerintah Mesir yang membungkan kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers," tandas Agus.(*)