Istana Dinilai 'Lebay' Tanggapi Kritik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam beberapa waktu lalu, yang menyebut ada tendensi politik di balik pernyataan tokoh lintas agama yang mengkritik pemerintahan SBY dinilai sebagai bukti Istana antikritik.

Bahkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - DPP IMM, Ton Abdillah mengatakan hal itu menjadi lebih konyol karena serangan balik tersebut ditujukan secara personal kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Ton Abdillah kepada Tribunnews.com, Kamis (03/02/2011), Ton Abdillah mengatakan seharusnya Dipo melakukan penilaian atas butir-butir yang disebutkan oleh para tokoh lintas agama.

"Sebagai sekretaris kabinet, Dipo Alam harusnya melakukan assessment terhadap butir-butir kebohongan yang disodorkan para pemuka lintas agama, agar langkah perbaikan dapat dilakukan dengan cepat," tegasnya.

IMM justru mengapresiasi langkah cepat penanganan korban letusan gunung Merapi yang dilakukan oleh kementerian terkait, hanya berselang beberapa hari saja setelah para tokoh litas agama mengungkap janji penggantian hewan ternak korban letusan Merapi belum juga direalisasikan pemerintah dalam dialog dengan SBY di Istana pada senin (17/1) lalu.

Meskipun, masih banyak yang belum direspon, setidaknya tanggapan lewat kerja kongkrit seperti ini yang seharusnya dilakukan pemerintahan SBY, bukan malah dengan membuat pernyataan tidak berguna dan tendensius.

"Kritik tokoh lintas agama didasari fakta objektif kondisi ummatnya masing-masing, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Menurunnya kebebasan menjalankan ibadah, lemahnya penegakan hukum, penjualan BUMN secara terus-menerus,  minimnya kesempatan kerja yang  mendorong angka kemiskinan,frustrasi sosial nyata-nyata  fakta sehari-hari yang disimak rakyat," Ton mengingatkan.

"Penuntasan skandal Century, skandal pajak, selalu berputar-putar tanpa penyelesaian yang jelas. Ditengah lemahnya kontrol partai politik melalui wakilnya di DPR, serta tidak berdayanya lembaga penegakan hukum, juga  KPK, pernyataan tokoh lintas agama tersebut mestinya patut disyukuri sebagai bagian dari kontrol civil society atas penyelenggaraan negara," katanya lagi.