Kubu Yusril: ICW Punya Kepentingan Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasehat hukum Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim menyatakan citra Kejagung akan tambah rusak jika terus memaksakan perkara Sisminbakum ke pengadilan. Jamal menyatakan hal itu menanggapi pernyataan Febry Diansyah dari ICW dalam diskusi yang digelar National Press Cub kemarin di Jakarta.

Jamal menegaskan, sejak awal kasus Sisminbakum adalah rekayasa yang melibatkan kepentingan politik, bisnis dan konflik perserorangan. Dari sudut politik, papar Jamal, Yusril menjadi target untuk pembunuhan karakter. Adapun dari sudut bisnis Jamal menyebut  ada konflik antara Tutut dengan Hary Tanoesoedibyo soal Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Sedangkan dari sudut konflik pribadi, Jamal mengatakan ada sentimen antara Jampidsus waktu itu, Marwan Efendi dan Romli Atmasasmita.

"Karuan saja, ditingkat kasasi, Romli dibebaskan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung (MA) tegas mengatakan bahwa biaya akses Sisminbakum bukanlah PNBP dan karena itu dalam kasus ini tidak terdapat kerugian negara. Dalam pelaksanannya Sisminbakum juga tidak terdapat unsur melawan hukum, dan pelayanan publik terlayani dengan baik melalui Sisminbakum. Inilah pertimbangan hukum MA mengenai sisminbakum itu sendiri," kata Jamal seperti ditulis dalam rilisnya ke Tribunnnews.com, Rabu (11/5/2011).

Jamal menjelaskan, Romli dibebaskan karena dia juga tidak terbukti menggunakan uang Sisminbakum itu untuk kepentingan pribadi. Hal ini, lanjut Jamal, berbeda dengan Samsudin. MA menegaskan Samsudin terbukti menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya, sehingga dia dihukum oleh majelis yang sama dalam perkara Romli.

"Febry Diansyah, hanya pura-pura bodoh dan tidak mengerti atas fakta di atas. ICW punya kepentingan politik di balik kasus ini, dengan target mengadili Yusril. Di samping target politik, barisan sakit hati di Kejagung juga bermain menggunakan banyak jalur untuk membangun opini karena kejengkelan mereka dengan Yusril yang berani melawan," ujar Jamal.

Jamal bahkan menyebut Hendarman Supandji, M Amari, dan Faried Hariajanto terus bergerak mendesakkan agar Yusril diadili.

"Kalau sudah begini, citra Kejaksaan Agung akan rusak jika terus memaksakan agar Yusril diadili. Ini bukan lagi penegakan hukum, melainkan permainan politik dan dendam pribadi," tegas Jamal.

Jamal juga menyesalkan pernyataan Suparman Marzuki yang ikut-ikutan mendesak Kejagung agar meneruskan kasus Yusril.

"Apa urusannya anggota KY mendesak Kejagung? Prilaku Suparman ini justru dapat merusak citra KY, karena ada anggotanya yang tidak mengerti tugas dan kewenangan komisi itu. Sebagai anggota KY, Suparman tidak perlu ikut bermain politik yang dapat menempatkan posisi KY yang begitu terhormat sama dengan ICW. Ini memalukan," pungkas Jamal.