DPR Minta Mendiknas Beri Perlindungan Kepada Siami

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendesak Kementerian Pendidikan Nasional(Kemendiknas) agar memberikan perlindungan kepada siswa, orang tua, guru dan anggota masyarakat yang mengungkapkan praktek-praktek kecurangan, penyimpangan serta berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan. Hal tersebut menyusul munculnya kasus ibu Siami.

Siami adalah seorang Ibu yang berupaya mengungkap kecurangan yang terjadi pada pelaksaan Ujian Nasional (UN) di sekolah anaknya, SDN Gadel II, Surabaya. Ikhtiar Siami berbuah konsekuensi yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ini karena warga Gadel, tempat Siami tinggal marah besar pada Siami dan keluarganya dan menyebutnya sebagai "sok pahlawan" dan "tak punya hati nurani".

Menurut Hetifah sistem pendidikan yang berlangsung selama ini mengakibatkan terjadinya ambiguitas nilai pada masyarakat dan pejabat publik, seperti kejujuran dan solidaritas. Solidaritas dibangun justru untuk menutupi ketidakbenaran.

Masyarakat semakin permisif terhadap perilaku koruptif. Sistem pendidikan kita seyogyanya tidak melulu berorientasi pada nilai-nilai dan parameter yang bersifat kuantitatif, namun juga mempertimbangkan keberagaman, keunikan, dan kualitas karakter murid. Sistem penilaian kita hanya bersifat kognitif semata, tanpa adanya pendidikan mental dan penghargaan atas keunikan anak, sehingga pendidikan diorientasikan untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya dengan berbagai cara.

Sementara, pendidikan karakter yang menjadi program Kemendiknas hanya terkesan formalitas dan artificial. Sehingga belum menyentuh pada substansi pendidikan karakter itu sendiri.

Oleh karena itu, Hetifah meminta agar Mendiknas melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini dan segera melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini. Hal ini perlu segera dilakukan agar masyarakat mengerti mana yang benar dan mana yang salah. NIlai kejujuran dan solidaritas harus kembali pada substansinya.

Politisi Partai Golkar ini, juga meminta Kemendiknas melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang berlangsung selama ini. Sistem pendidikan kita harus mulai masuk pada pendidikan karakter dan mental anak dengan menghargai keunikan setiap anak sehingga anak tidak dipaksakan untuk hanya berlomba mendapatkan nilai berupa angka, melainkan juga menghargai potensi yang ada pada setiap anak.

"Ini harus menjadi momentum untuk pembelajaran publik. Kasus solidaritas yang keliru seperti ini diyakini banyak terjadi di masyarakat. Negara (baca: Pemerintah) harus menegaskan law-inforcement untuk menjamin kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat melihat dan membedakan dengan jelas, mana yang salah dan mana yang benar," jelas Hetifah, Kamis (16/6/2011).

Lebih jauh Hetifah mengatakan mendesak Kemendiknas agar memberikan perlindungan kepada siswa, orang tua, guru dan anggota masyarakat yang mengungkapkan praktek-praktek kecurangan, penyimpangan serta berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan.

"Mendesak Kemendiknas membuat mekanisme pengaduan masyarakat yang handal dan dapat diakses publik,"pungkasnya.