Breaking News:

Sebanyak 124 Daerah Terancam Bangkrut

FITRA melihat adanya 124 daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai melebihi anggaran belanja modal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melihat adanya 124 daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai melebihi anggaran belanja modal. Anggaran belanja pegawai ke-124 daerah tersebut mencapai 60 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan, bila kondisi tersebut dibiarkan berlarit-larut maka kebangkrutan akan segera mengancam daeraha dalam 3 tahun mendatang. "Karena APBD-nya hanya digunakan untuk membiayai pegawai.  Otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik, sulit tercapai dengan semakin besarnya “ongkos tukang”," kata Yuna dalam rilis yang diterima Tribbunnews.com, Minggu (3/7/2011).

Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, dari 124 daerah tersebut, sebanyak 16 daerah memiliki belanja pegawai diatas 70 persen. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten lumajang memiliki belanja pegawai tertinggi hingga 83 persen dan belanja modal hanya 1 persen.

Kementerian Keuangan, kata Yuna, seharusnya menyadari kebijakan pegawai selama ini yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, remunerasi atas nama reformasi birokrasi, yang terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi birokrasi. Pada APBN-P 2010 dianggaran Rp. 13,4 trilyun untuk remunerasi. Kedua, Kenaikan gaji secara berkala mulai tahun 2007 sampai 2011 antara 5-10%, serta pemberian gaji ke 13. Ketiga, rekruiment PNS terus menerus tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran, juga kebijakan yang berimplikasi pada beban belanja pegawai seperti pengangkatan Sekdes menjadi PNS.
Oleh karenanya, Fitra meminta pemerintah segera melakukan perubahan kebijakan.

"Menciptakan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya," imbuh Yuna.

Dengan formula ini, kata Yuna, akan banyak daerah yang melakukan perampingan birokrasi dan berupaya meningkatkan pendapatannya. Untuk itu, segera dilakukan perubahan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Kemudian melakukan depolitisasi birokrasi. Hal ini dikarenakan Pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah Kepala Daerah sehingga menyebabkan birokrasi dijadikan ajang politisasi Kepala Daerah untuk meraih dukungan dengan menambah berbagai tunjangan dan rekrutment PNSD baru. Yuna juga menghimbau agar pemerintah menyusun rasio jumlah pegawai. Meskipun, lanjut Yuna menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, rasio jumlah pegawai belum berlebihan dibandingkan jumlah penduduk. Namun distribusinya tidak merata. "Oleh karenanya, standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga memasukan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah," jelasnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: inject by pe77ow
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved