Anggaran Pencitraan Kemennakertrans Rp 44,4 Miliar⁠

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Transparansi untuk Anggaran mengungkapkan anggaran pencitraan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) mencapai Rp 44,4 miliar. angka itu lebih besar dari anggaran buat mengurus tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang cuma Rp26 miliar.

Demikian pernyataan tertulis Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Fitra, Ucok Sky Khadafi, Kamis (7/7/2011). Ucok mengaku miris dengan nasib para TKI. Sebab, pemerintah lebih mementingkan anggaran pencitraan.

Menurut Ucok, dana pencitraan mengabaikan rasa keadilan. Kemenakertrans dinilai tidak serius. Anggaran pemerintah bukan digunakan untuk hal semestinya.

"Anggaran itu hanya dipakai untuk debat kusir di depan publik seperti pada kasus Ruyati. Baiknya anggaran sebesar Rp 44,4 miliar bisa dipakai atau direlolasi buat anggaran membantu TKI atau dalam kasus Ruyati misalnya memulangkan jenazahnya," imbuhnya.

Untuk Perlidungan TKI, lanjut, Ucok, pemerintah pada anggaran 2011 mengalokasikan dana pada dua kementerian atau lembaga, yaitu Kemenakertrans dan juga BNP2TKI. Total anggaran perlindungan TKI sebesar Rp 26 miliar. Untuk BNP2TKI Rp 16 miliar sebagai program pelayanan advokasi dan perlindungan hukum.

"Kemudian, pada kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi mengalokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk program pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri," jelas Ucok.

Ia menambahkan, pihaknya menemukan beberapa permasalahaan dalam pengalokasian anggaran perlindungan TKI baik pada Kemenakertrans dan BNP2TKI. Dilihat dari program pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebesar Rp 90,6 miliar.

Nyatanya, setelah ditelusuri alokasi anggaran untuk pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri hanya sebesar Rp 9.4 miliar, dan selebih untuk kepentingan birokrasi kementerian.

Fitra pun meminta DPR untuk melakukan perombakan total terhadap anggaran baik yang ada di Kemenakertrans dan BNP2TKI.