Pemerintah Sibuk Urus Nazaruddin, Lalai Mengurus Sembako

Pemerintah dinilai lebih memikirkan urusan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin ketimbang masalah harga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai lebih memikirkan urusan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin ketimbang masalah harga kebutuhan pokok. Lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi dalam sebulan terakhir telah menyebabkan ekonomi rakyat kian terpuruk, apalagi di saat umat Islam sedang menjalani puasa Ramadhan.

"Pemerintah seperti tidak punya concern untuk memastikan rakyatnya tetap mampu membeli beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Abainya pemerintah terhadap ekonomi riil ini bertolak belakang dengan sikap pemerintah atas ancaman krisis Amerika yang langsung direspon cepat lewat rapat kabinet."ujar Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ton Abdillah Has dalam pers rilisnya kepada Tribunnews.com, Selasa (9/8/2011).

Anehnya lagi lanjut Ton, menyangkut isu Nazaruddin pemerintah begitu terkoordinasi rapi namun terkait isu ekonomi, khususnya yang melibatkan nasib rakyat kecil masing-masing departemen jalan sendiri. Hal ini terlihat dalam kasus kelangkaan BBM dan impor garam.

"Saat pertamina mengurangi suplai BBM ke SPBU, kementerian ESDM sibuk sendiri berkonflik dengan BPH Migas. Begitu pula dengan kebijakan impor garam, menteri perdagangan tidak berkoordinasi kementerian kelautan dan perikanan,"jelasnya.

Menurut Ton, seharusnya fungsi koordinasi ini dijalankan oleh Menko Perekonomian, guna memastikan stok sembako mencukupi dan terjangkau rakyat jelata, antrian BBM tidak menjadi-jadi, PHK dan deindustrialisasi tidak makin meluas.

Berita Populer
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved