Banggar Boikot Pembahasan RAPBN
Banggar DPR Mogok Bahas RAPBN 2012
Banggar DPR secara resmi memberhentikan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Negara (RAPBN) 2012.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR secara resmi memberhentikan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Hal ini diputuskan resmi dan disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.
"Pengehentian pembahasan RAPBN 2012 diputuskan dan disetujui semua fraksi. Kita (Banggar) menunda terlebih dahulu pembahsan anggaran RAPBN 2012. Karena kita ingin melihat melihat dari berbagai persoalan hukum saat ini. Jangan sampai, pembahasan RAPBN yang dibahas di DPR, dilihat berbeda secara hukum," ujar Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (21/9/2011).
Mekeng menjelaskan, sikap resmi Banggar DPR ini sudah disampaikan ke pimpinan DPR. Dan pimpinan DPR, yang kemudian akan menindaklanjuti sikap ini.
"Kita ingin lihat apa yang dilakukan penegak hukum. Jangan sampai, kemudian timbul perbedaan pandangan hukum atas pembahasan RAPBN. Harusnya tanggal 20 September ini sudah selesai semua pembahsan sebab 30 Oktober nanti, RAPBN 2012 harus disahkan. Penundaan dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan," Mekeng menegaskan.
Atas hal ini, Mekeng mengakui beberapa pembahasan anggaran 2011 mau tak mau dihentikan. Kalaupun ada, ujarnya, mau tak mau pemerintah menggunakan APBN 2011.
Tadi siang, di DPR rapat kerja antara Komisi VII dengan Menko Perekonomian Hatta Radjasa terhenti. Beberapa anggota DPR kemudian keluar dan menjelaskan, percuma melanjutkan pembahasan karena RAPBN 2011 dihentikan.
Rapat kerja Komisi VII dengan Menko Perekonomian, terkait anggaran subsidi listrik yang sedianya menggunakan memakai anggaran negara tahun 2012.
"Kalau ini tidak selesai juga maka pemerintah tidak punya dana dan terpaksa memakai anggaran tahun 2011," Mekeng menegaskan lagi.