Hanura Ragukan Komitmen Pemerintah Jaga Perbatasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Hati Nurani Rakyat Akbar Faisal meragukan komitmen pemerintah menjaga kedaulatan NKRI untuk wilayah perbatasan. Akbar mengaku, banyak faktor yang mendasari kenapa pemerintah tak benar-benar menjaga wilayah perbatasan.

Akbar mencontohkan, memang ada lembaga yang dibentuk bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang memang sifatnya koordinatif. Tetapi mereka cuma mendapat anggaran Rp 287 miliar. Sementara panjang perbatasan Indonesia puluhan ribu kilometer.

"Itu menunjukkan tidak adanya keberpihakan bahwa pemerintah sangat concern dengan perbatasan kita. Padahal pada titik (anggaran) ini saja sudah gugur," ujar Akbar kepada wartawan di ruang Fraksi Hanura, Gedung Nusantara I Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Menyoal perbatasan, Akbar pernah memiliki pengalaman yang dirasanya cukup miris ketika melakukan kunjungan ke Pulau Sebatik. Sepanjang 1800 kilometer di wilayah perbatasan Kalimatan Timur itu hanya ada 60 titik pos yang dijaga sekitar 700 orang personil. Ini informasi intelijen yang diterimanya.

Sayangnya, persenjataan yang dipakai para tentara terbatas. Dalam hal penggunaan panser, misalnya, tentara kita menggunakan buatan tahun 1970 an. Sedang Malaysia menggunakan panser produksi terakhir. "Kalau terjadi perang terbuka, menggunakan pesawat terbang dalam jangka 10 menit kita jebol," terangnya.

Pasalnya, kata Akbar, markas Angkatan Udara untuk wilayah perbatasan milik Malaysia ada di Tawau. Mereka cukup bereaksi sampai ke perbatasan maksimal 10 menit, dengan persenjataan lengkap, dan jumlah personil lebih banyak. Kalau tak salah Malaysia memiliki dua sampai tiga skuadron.

Sedangkan pesawat yang dimiliki Indonesia berada di Makassar yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bisa sampai ke perbatasan, dengan kondisi pesawat, tanpa persenjataan. "Jadi sejujurnya saya meragukan komitmen pemerintah dalam hal batas-batas wilayah perbatasan kita," tegasnya.

Persoalan perbatasan mencuat kembali setelah muncul isu pencaplokan daerah perbatasan wilayah Indonesia di Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat belum lama ini. Tak dipungkiri, isu pencaplokan kerap terjadi dan bukan sekali saja.