TNI Ikuti Politik Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku pihaknya mendorong agar permasalahan wilayah Camar Bulan dan Tanjung Data bisa dibicarakan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hasil pembahasan MoU keduanya akan dijadikan patokan TNI untuk mengamankan wilayah NKRI.

"Yang jelas kalau itu sudah disepakati, patoknya akan dipindah sesuai kesepakatan baru. Penjagaan perbatasannya pun akan bergeser, dan mengacu pada apa yang disepakati," ujar Agus usai rapat dengar pendapat gabungan bersama pemerintah dan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Dikatakan Agus, pihaknya dipastikan akan menunggu keputusan politik pemerintah dalam menentukan patok perbatasan. Jika sudah ditetapkan, TNI akan melakukan penjagaan sesuai patok hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Saat ini, kata Agus, untuk penjagaan di Camar Bulan ada tiga pos TNI. Masing-masing dijaga 12 sampai 20 personil.

Mantan Kepala Staff TNI Angkatan Laut ini menambahkan, setidaknya ada patok permanen dan patok yang mudah bergeser.

"Tugas kita adalah mengembalikan patok yang bergeser kepada titik koordinat yang sudah disepakati," ujarnya.

Patok tersebut, menurutnya, dapat bergeser karena dilewati alat berat.