Ancaman PKS Keluar Koalisi, Palsu!

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ancaman yang dikeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk keluar dari koalisi lantaran ada menterinya yang dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu II tidak benar.

Pasalnya sidang majelis syuro belum sama sekali dilakukan, dan terkait lembaga PKS semua harus diputuskan di sidang tersebut.

"Majelis syuro tidak ada kaitan dengan reshuffle, sudah diputuskan majelis syuro akan bersidang bulan Januari 2012 di Yogyakarta, jadi kita tetapkan bulan Januari. Enggak ada hubungannya sama reshuffle dipercepat atau tidak sidangnya," ujar Politisi PKS, Suripto kepada Tribunnews.com, Kamis (27/10/2011).

Menurut Suripto, urusan reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden SBY. Artinya kata Suripto, apabila ada yang mengatakan bahwa PKS keluar koalisi itu hanyalah pendapat pribadi saja.

"Begini, karena urusan reshuffle kabinet itu, Presiden PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Namanya menteri, itu urusan Presiden dan kita tidak ada kaitannya dengan sidang majelis syuro, paling-paling nanti ada masukan-masukan penjelasan latar belakang, nanti majelis syuro yang menyampaikan. Sidangnya belum, kok sudah ada yang bilang keluar atau tidak dari koalisi, kita kan mesti dengar," jelasnya.

Lebih jauh lagi Suripto menambahkan mekanisme pengambilan keputusan ada di majelis syuro PKS sehingga pendapat-pendapat individu politisi PKS tidak mengikat lembaga.

"Ya enggak dong, enggak ada kaitan individu, belum ada sidang kok, ya itu tanggung jawab individu. Mekanismenya itu kalau sudah diputuskan di majelis syuro, mengikat, tapi kalau statement, enggak usah didengar,jangan terpengaruh,"tegasnya.

Meski begitu lanjut Suripto tidak ada sanksi yang diberikan kepada kader-kader PKS yang melontarkan pendapat keluar atau tidak dari koalisi.

"Kalau memberikan kebebasan menyatakan pandangan itu bukan keputusan partai," pungkasnya.