Demokrat Bentuk DPP Garda Perbatasan

Laporan wartawan Tribun Pontianak, Rihard Nelson

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan segera mendeklarasikan secara resmi berdirinya organisasi sayap DPP Garda Perbatasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terpilih menjadi Ketua Umum DPP Garda Perbatasan yang rencana akan dilantik kepengurusannya pada 28 Januari 2012 mendatang.

Sekretaris Jendral DPP Garda Perbatasan, Bobby Krisnawan, menuturkan DPP Garda Perbatasan kelahirannya dipelopori kader Partai Demokrat Kalimantan Barat. Yang lahir atas dasar semangat untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan di seluruh Indonesia.

"Garda Perbatasan ini lahir untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan kawasan perbatasan di 12 provinsi. Garda Perbatasan meskipun sebagai organisasi sayap Partai Demokrat namun memiliki visi khusus kemandirian untuk pembangunan perbatasan. Garda Perbatasan bertugas untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat perbatasan tentang kebutuhan akan pembangunan," ujar Bobby Krisnawan kepada Tribun, Senin (16/1/2012), saat konferensi pers di Hotel Aston Pontianak.

Aspirasi masyarakat tersebut, lanjut Bobby, akan langsung disalurkan ke anggota DPR RI Partai Demokrat serta tujuh menteri yang ada di Pemerintahan SBY. Sebab yang dirasakan selama ini jalur koordinasilah yang membuat aspirasi masyarakat untuk pembangunan di perbatasan terputus atau tidak menemukan koneksi.

"Harus diakui sangat tidak optimal tidak didukung partai politik. Yang kebetulan Partai Demokrat adalah Partai Pemerintah dan Presiden SBY menjadikan perbatasan sebagai prioritas pembangunan pemerintahannya," tegasnya.

Bobby mengungkapkan momemtum Pilgub Kalbar 2012, Partai Demokrat Kalbar akan mengusung figur calon yang memiliki komitmen terhadap pembangunan perbatasan maju sebagai Cagub atau Cawagub.

Dr Piet Herman Abik MAppSc, calon Ketua DPD Garda Perbatasan Kalimantan Barat, menegaskan bahwa organisasi sayap ini murni didirikan atas dasar untuk pembangunan perbatasan di Kalbar dan Indonesia umumnya.

"Program kerja pemerintahan akan kita dukung melalui Garda Perbatasan. Ini merupakan pesan dari Ketum dan Garda Perbatasan yang baru ini tahu apa permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan. Di antaranya, patok batas, kesejahteraan, serta pembangunan di berbagai bidang baik infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Apa-apa program pusat ke perbatasan akan kita kawal pelaksanaanya sehingga bisa dirasakan masyarakat secara maksimal," ucap Piet.

Piet menegaskan Garda Perbatasan bukanlah merupakan kontraktor atau pelaksana proyek-proyek pemerintah di perbatasan. Tetapi sebagai pengawas.

"Jadi nanti di setiap kabupaten dan kecamatan di setiap provinsi perbatasan akan berdiri pengurus. Sehingga lebih efektif dalam penyerapan aspirasi," tukasnya.